Amien Rais Minta Luhut Mundur, Jubir: Kita Sabar Saja

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves), Jodi Mahardi menanggapi pernyataan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais yang meminta Luhut Binsar Pandjaitan mengundurkan diri dari kabinet Presiden Joko Widodo.

Menurut Jodi, pihaknya memilih bersabar menghadapi kritikan yang disampaikan.

"Kita sabar saja," kata Jodi saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (22/4/2022).

Baca juga: Amien Rais Minta Luhut Mundur, Politisi PDI-P: Harapan Standar Etis terhadap Luhut Tinggi

Lebih lanjut, Jodi menjelaskan perihal big data yang pernah diungkapkan oleh Luhut. 

Adapun Luhut mengklaim ada big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024.

Informasi soal big data pertama kali diungkapkan oleh Luhut saat menjadi bintang tamu dalam sebuah podcast.

Soal big data itu menjadi pembahasan hangat di masyarakat karena dianggap hanya mengada-ada.

"Di podcast, Pak Menko mengatakan, '...…karena gini, kita kan punya big data, saya ini lihat big data, big data itu meng-grab kira-kira 110 juta… macam-macam, Facebook, macam-macam, …kadang ada orang main Twitter, Twitter itu kan kira-kira 10 jutalah… kalau di menengah bawah ini, itu ngomong pokoknya pengen tenang, …ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin kan, sakit gigi dengar kampret-lah, cebong-lah, kadrun-lah… itu menimbulkan enggak bagus… masak terus-terusan gitu…'," ujar Jodi menjelaskan apa yang disampaikan Luhut saat itu.

Baca juga: Amien Rais Minta Luhut Mundur, Demokrat Minta Jokowi Tindak Menteri yang Bermanuver Soal Penundaan Pemilu

Apabila diringkas, menurutnya, ada tiga poin yang disampaikan Luhut pada penjelasan tersebut.

"Pertama, Pak Luhut melihat big data aspirasi politik masyarakat (yang disebut dengan estimasi 110 juta data dari berbagai platform media sosial)," tutur Jodi.

"Kedua, dari big data tersebut dibaca aspirasi sebagai berikut: kelas menengah bawah resah dengan situasi ekonomi, dan terganggu dengan polarisasi politik," lanjutnya.

Ketiga, keluhan tersebut datang dari warga dengan afiliasi politik yang beragam (dari berbagai kelompok masyarakat dengan berbagai pilihan politik).

Tetapi, kata Jodi, pernyataan Luhut itu kemudian berputar oleh beberapa media.

"Sekarang menjadi kesimpulan: 'LBP memiliki big data 110 juta orang yang mendukung penundaan pemilu 2024.' Ini berbeda sekali dengan tiga poin itu," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais melayangkan sejumlah kritik kepada Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan.

Kritik tersebut ia utarakan dalam pidato perayaan Milad 1 Tahun Partai Ummat di Jakarta, pada Minggu (17/4/2022).

Dalam pidatonya, Amien menyebut kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kali ini sebagai rezim Jokowi-Luhut.

Mantan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini meminta agar Luhut mengundurkan diri dari jabatannya.

"Pertama, seyogianya Pak Luhut segera mengundurkan diri. Sebagian besar masyarakat sipil, saya yakin sudah tidak percaya lagi pada Pak Luhut. Please, resign, the sooner, the better," ucap Amien.

Baca juga: Amien Rais Ingatkan Jokowi dan Luhut untuk Letakkan Jabatan pada Oktober 2024

Amien juga meminta Jokowi untuk memecat Luhut jika dirinya bersikeras memegang jabatan yang saat ini diemban.

Sebab menurut Amien, Luhut kini bukan lagi aset bangsa. Melainkan telah menjadi beban nasional.

"Kalau Luhut nekat dan sudah terjebak dengan narsisistik megalomania yang diidapnya, Pak Jokowi seyogianya memecat dia. Luhut bukan lagi aset bangsa, ia telah menjadi liability, menjadi national burden atau beban nasional," ujar Amien.