Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Amien Rais Minta Luhut Mundur, Jubir: Kita Sabar Saja

Kompas.com - 22/04/2022, 12:47 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves), Jodi Mahardi menanggapi pernyataan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais yang meminta Luhut Binsar Pandjaitan mengundurkan diri dari kabinet Presiden Joko Widodo.

Menurut Jodi, pihaknya memilih bersabar menghadapi kritikan yang disampaikan.

"Kita sabar saja," kata Jodi saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (22/4/2022).

Baca juga: Amien Rais Minta Luhut Mundur, Politisi PDI-P: Harapan Standar Etis terhadap Luhut Tinggi

Lebih lanjut, Jodi menjelaskan perihal big data yang pernah diungkapkan oleh Luhut. 

Adapun Luhut mengklaim ada big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024.

Informasi soal big data pertama kali diungkapkan oleh Luhut saat menjadi bintang tamu dalam sebuah podcast.

Soal big data itu menjadi pembahasan hangat di masyarakat karena dianggap hanya mengada-ada.

"Di podcast, Pak Menko mengatakan, '...…karena gini, kita kan punya big data, saya ini lihat big data, big data itu meng-grab kira-kira 110 juta… macam-macam, Facebook, macam-macam, …kadang ada orang main Twitter, Twitter itu kan kira-kira 10 jutalah… kalau di menengah bawah ini, itu ngomong pokoknya pengen tenang, …ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin kan, sakit gigi dengar kampret-lah, cebong-lah, kadrun-lah… itu menimbulkan enggak bagus… masak terus-terusan gitu…'," ujar Jodi menjelaskan apa yang disampaikan Luhut saat itu.

Baca juga: Amien Rais Minta Luhut Mundur, Demokrat Minta Jokowi Tindak Menteri yang Bermanuver Soal Penundaan Pemilu

Apabila diringkas, menurutnya, ada tiga poin yang disampaikan Luhut pada penjelasan tersebut.

"Pertama, Pak Luhut melihat big data aspirasi politik masyarakat (yang disebut dengan estimasi 110 juta data dari berbagai platform media sosial)," tutur Jodi.

"Kedua, dari big data tersebut dibaca aspirasi sebagai berikut: kelas menengah bawah resah dengan situasi ekonomi, dan terganggu dengan polarisasi politik," lanjutnya.

Ketiga, keluhan tersebut datang dari warga dengan afiliasi politik yang beragam (dari berbagai kelompok masyarakat dengan berbagai pilihan politik).

Tetapi, kata Jodi, pernyataan Luhut itu kemudian berputar oleh beberapa media.

"Sekarang menjadi kesimpulan: 'LBP memiliki big data 110 juta orang yang mendukung penundaan pemilu 2024.' Ini berbeda sekali dengan tiga poin itu," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais melayangkan sejumlah kritik kepada Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com