Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

7 Menteri Jokowi Catatkan Penurunan Harta Kekayaan, dari Luhut hingga Nadiem

Kompas.com - 22/04/2022, 07:53 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

4. Erick Thohir

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir juga mengalami penurunan harta kekayaan. Dalam setahun, penurunan hartanya mencapai Rp 3,6 miliar.

Pada 2019, kekayaan Erick mencapai Rp 2.316.600.097.385. Tahun 2020 hartanya turun menjadi Rp 2.312.938.263.854.

Baca juga: 7 Menteri Jokowi yang Hartanya Naik Drastis dalam Setahun, Ada yang Capai Rp 6,8 Triliun

Kendati mengalami penurunan, harta kekayaan Erick menempatkannya sebagai menteri Jokowi terkaya nomor 3 setelah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno serta Menteri Perikanan dan Kelautan Sakti Wahyu Trenggono.

Merujuk e-LHKPN yang diakses Kamis (21/4/2022), belum ada data LHKPN Erick di tahun 2021.

5. Yasonna Laoly

Harta kekayaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly tercatat turun Rp 4,9 miliar dalam setahun.

Tahun 2020 hartanya tercatat Rp 28.176.772.883. Sementara, di 2021 hartanya menjadi Rp 23.192.119.933.

Baca juga: Tingkat Kepatuhan LHKPN pada 2021 Sebesar 97,35 Persen

6. Budi Karya Sumadi

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi juga mencatatkan penurunan harta kekayaan. Dibanding tahun sebelumnya, harta kekayaan Budi di 2021 turun Rp 1,6 miliar.

LHKPN Budi tahun 2020 sebesar Rp 42.960.683.814. Lalu, di tahun 2021 harta yang ia laporkan senilai Rp 41.284.242.055.

7. Syahrul Yasin Limpo

Adapun harta kekayaan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo di tahun 2020 tercatat Rp 19.965.542.532. Sementara, di tahun 2021 hartanya menjadi Rp 19.615.542.532.

Ini artinya, harta kekayaan Syahrul turun Rp 350 juta selama setahun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com