Penyidik Kejagung Dinilai Jeli Saat Tetapkan Tersangka Kasus Ekspor Minyak Goreng

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan, keputusan Kejaksaan Agung (Kejagung) patut dipuji saat menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam pemberian izin fasilitas ekspor minyak goreng tahun 2021-2022.

Sebab menurut dia, penyidik Kejagung bisa menemukan tindakan pidana yang terkait dengan persyaratan pemberian izin ekspor minyak goreng yang diterbitkan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dan dilakukan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Republik Indonesia Indrasari Wisnu Wardhana.

Padahal, kata Abdul, persyaratan izin ekspor itu sebenarnya merupakan ranah hukum administrasi. Namun, dia menilai penyidik Kejaksaan Agung dinilai jeli melihat unsur pidana dalam mengusut perkara itu.

"Sebenarnya perbuatan menteri perdagangan dengan memberi izin ekspor adalah wilayah hukum administrasi. Hanya saja Kejagung menemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Dirjen ketika mengeluarkan perizinan ekspor itu, yang di sisi lain menimbulkan kelangkaan minyak goreng," kata Abdul saat dihubungi Kompas.com, Kamis (21/4/2022).

Baca juga: PKS: Amburadul, Selevel Dirjen Jadi Kaki Tangan Mafia Minyak Goreng

"Jadi penetapan tersangka terhadap Dirjen dilakukan atas dasar perbuatannya yang melanggar hukum (korupsi) yang dilakukan dalam mengambil putusan mengeluarkan izin ekspor, misalnya bisa suap baik langsung atau tidak langsung. Fakta inilah yang menjadi dasar penetapan tersangka korupsi karena bertentangan dengan jabatannya," lanjut Abdul.

Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung juga menjerat tiga petinggi perusahaan sebagai tersangka dalam perkara itu. Mereka adalah Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group Wilmar Nabati Indonesia Stanley MA, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, dan General Manager bagian General Affairs PT Musim Mas Picare Togar Sitanggang.

Abdul mengatakan, keputusan tim penyidik Jampidsus Kejagung menetapkan seorang direktur jenderal aktif sebagai tersangka dalam perkara itu patut diapresiasi.

Baca juga: Perintah Jokowi Usut Tuntas Mafia, Akui Ada Permainan di Balik Mahalnya Minyak Goreng

"Ini kemajuan bagi Kejaksaan berani menetapkan pejabat publik selevel dirjen aktif. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik bagi Kejaksaan yang bersih sehingga bisa bekerja sesuai dengan harapan masyarakat," ujar Abdul.

Menurut Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Indrasari disangka melakukan perbuatan melawan hukum yakni menerbitkan persetujuan ekspor terkait komoditi crude palm oil atau CPO dan produk turunannya kepada Permata Hijau Group Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan, dan PT Musim Mas.

Padahal, perusahaan itu belum memenuhi syarat untuk diberikan izin persetujuan ekspor tersebut.

Keempat tersangka dijerat dengan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Selain itu, para tersangka diduga melanggar Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, b, e, dan f Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

Baca juga: Kejagung Duga Dirjen Kemendag Dapat Imbalan Terkait Izin Ekspor Minyak Goreng

Penyidik juga menyatakan empat tersangka melanggar tiga ketentuan BAB 2 huruf a angka 1 huruf b juncto bab 2 huruf c angka 4 huruf c Peraturan Ditjen Perdagangan Luar Negeri Nomor 2 Perdagangan Luar Negeri per 1 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dan pengaturan ekspor CPO.

Terakhir, keempat tersangka diduga melanggar Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022 jo Nomor 170 Tahun 2022 tentang penetapan jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri dan harga penjualan di dalam negeri.