Kompas.com - 21/04/2022, 08:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memberikan tanggapannya atas penetapan empat orang tersangka kasus dugaan korupsi dalam perizinan ekspor minyak goreng.

Pernyataan itu disampaikannya usai menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng di Pasar Bangkal Baru, Sumenep, Madura, Rabu (20/4/2022).

Jokowi meminta agar kasus pemberian izin ekspor itu diusut secara tuntas.

"Kemarin Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah menetapkan empat tersangka urusan minyak goreng ini. Dan saya minta diusut tuntas sehingga kita bisa tahu siapa ini yang bermain, bisa ngerti," kata Jokowi sebagaimana dilansir dari siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Megawati Bingung, Ibu-ibu di Pasar Ramai Beli Baju Baru, tapi Sempat Antre Minyak Goreng

Sebagaimana diketahui, Kejagung telah menetapkan empat tersangka dugaan kasus korupsi ekspor pelanggaran pemberian fasilitas ekspor minyak goreng tahun 2021-2022.

Mereka adalah Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau SMA, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Parulian Tumanggor (PT) dan General Manager bagian General Affairs PT Musim Mas Togar Sitanggang (TS).

Sedangkan satu tersangka lain adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Indrasari Wisnu Wardhana.

Baca juga: Kejagung Awasi 88 Perusahaan Terkait Pemberian Izin Ekspor Minyak Goreng

Menurut Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, tersangka Indrasari telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni menerbitkan persetujuan ekspor terkait komoditi crude palm oil atau CPO dan produk turunannya kepada Permata Hijau Group Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan dan PT Musim Mas.

Padahal, perusahaan itu belum memenuhi syarat untuk diberikan izin persetujuan ekspor.

Ada permainan soal harga minyak goreng

Dalam kesempatan itu, Jokowi pun mengakui persoalan harga minyak goreng di pasaran dalam negeri masih menjadi persoalan hingga saat ini.

Dia menuturkan, meski masyarakat sudah diberi subsidi minyak goreng, pemerintah tetap ingin harga jualnya lebih mendekati normal.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI, Indrasari Wisnu Wardhana ditetapkan sebagai tersangka tindakan melanggar hukum dalam Pemberian Fasilitas Ekspor Minyak Goreng Tahun 2021-2022. Foto: IstimewaKOMPAS.com/RAHEL NARDA Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI, Indrasari Wisnu Wardhana ditetapkan sebagai tersangka tindakan melanggar hukum dalam Pemberian Fasilitas Ekspor Minyak Goreng Tahun 2021-2022. Foto: Istimewa
Jokowi lantas menjelaskan faktor apa yang menyebabkan harga jual minyak goreng masih mahal di pasaran.

Menurut dia, harga jual minyak goreng di pasaran internasional memang sangat tinggi.

"Sehingga kecenderungan produsen itu inginnya ekspor. Memang harganya tinggi di luar," katanya.

Untuk mengantisipasi kondisi itu sebenarnya pemerintah sudah menempuh beberapa kebijakan.

Baca juga: Dirjen Kemendag Pernah Bisikkan soal Mafia Minyak Goreng ke Mendag, Kini Malah Jadi Tersangka

Misalnya, dengan menetapkan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak curah dan memberikan subsidi ke produsen.

Namun, Jokowi menyebutkan langkah-langkah itu belum efektif karena harga minyak goreng di pasaran masih tinggi.

"Ini kita lihat sudah berjalan beberapa minggu ini belum efektif. Di pasar saya lihat minyak curah banyak yang belum sesuai dengan HET yang kita tetapkan, artinya memang ada permainan," ungkap Jokowi.

Baca juga: Jadi Menteri Terkaya, Harta Sandiaga Uno 150 Kali Lipat dari Presiden Jokowi

Komitmen pemerintah berantas mafia minyak goreng

Sementara itu, Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro mengatakan, pengungkapan kasus mafia minyak goreng oleh Kejagung membuktikan pemerintah tidak pernah takut memberantas praktik mafia yang merugikan masyarakat.

Menurut dia, pengungkapan ini juga membuktikan pemerintah menjamin ketersediaan bahan pangan.

Baca juga: Deretan Menteri Jokowi Terkaya, Tertinggi Hartanya Rp 10 Triliun, Siapa?

“Pengungkapan kasus ini bukti pemerintah menjamin ketersediaan pangan dan keseriusan dalam memberantas praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Jadi jangan ada lagi yang mencoba mempermainkan nasib rakyat,” ujar Juri melalui siaran pers tertulisnya pada Rabu.

Dia melanjutkan, pemerintah sangat mengapresiasi langkah konkret semua pihak terkait pengungkapan kasus mafia minyak goreng.

Selain sebagai wujud penegakan hukum, terbongkarnya kasus tersebut juga menegaskan keseriusan pemerintah dalam mengatasi persoalan minyak goreng.

Oleh karena itu, KSP mendukung Kejagung dan institusi hukum terkait untuk mengusut tuntas kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO ini.

“Karena ini merupakan rangkaian dari upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan minyak goreng,” ucap dia.

Ironi kasus izin ekspor minyak goreng

Sebelumnya, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Nasdem Subardi menilai, kasus perizinan ekspor minyak goreng merupakan sebuah ironi.

Sebab, pada 30 Maret, Komisi VI mengadakan rapat bersama Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan agenda membahas pengendalian harga pangan.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) itu, turut hadir pula Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana yang kini menjadi tersangka kasus perizinan ekspor minyak goreng.

Baca juga: Minta Masyarakat Kembali Percaya, Politisi Partai Demokrat: Partai Mana yang Nyolong Bansos?

"Bagi saya ini ironi. Baru tanggal 30 Maret lalu kami RDP dengan Dirjen (tersangka), bahas pengawasan tata kelola minyak goreng dan pengendalian harganya. Ternyata di balik itu ada kejahatan yang disembunyikan,” kata Subardi dalam keterangannya, Selasa (19/4/2022).

Ketua DPW Nasdem DIY ini menjelaskan, dalam rapat saat itu, seluruh Fraksi mempersoalkan tata kelola minyak goreng yang masih berantakan.

Begitu pun dengan persoalan ekspor crude palm oil (CPO) yang dianggap banyak celah untuk dikendalikan.

Baca juga: Jokowi Sebut Penyaluran BLT Minyak Goreng Sejauh Ini Berlangsung Lancar

Selain itu, Subardi juga menyoroti perusahaan swasta yang terlibat dalam kasus perizinan ekspor minyak goreng ini.

Tiga perusahan ini, merupakan perusahaan minyak goreng yang memiliki izin ekspor di mana Indrasari diduga terlibat memberikan persetujuan di dalamnya.

"Kalau melibatkan banyak perusahaan, ini kan kongsi. Ada persekutuan jahat. Artinya, kejahatan ini sudah diatur memanfaatkan tingginya permintaan minyak goreng dalam negeri,” tegas Anggota Panja pangan Komisi VI itu.

Subardi berharap, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi segera merespons kasus ini dengan mengevaluasi tata niaga CPO dan minyak goreng.

Ia mendesak, setelah kasus ini, lonjakan harga minyak goreng yang terjadi selama 6 bulan terakhir bisa normal kembali.

“Jangan dibiarkan berlarut. Kerugian rakyat atas kenaikan harga harga minyak goreng cukup besar,” ucap Subardi.

Kendati demikian, ia juga menegaskan agar Kejagung terus mengungkap pengusutan kasus perizinan ekspor minyak goreng ke publik.

"Langkah Kejagung sudah benar. Saya apresiasi itu. Kasus ini harus diungkap ke publik. Tidak boleh ada permainan arus ekspor impor CPO. Apalagi ini diatur oleh Dirjen sebagai pejabat penanggung jawab,” katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Koreksi Mahfud, yang Terseret Suap Dua Hakim di MA, Bukan Dua Hakim Agung

KPK Koreksi Mahfud, yang Terseret Suap Dua Hakim di MA, Bukan Dua Hakim Agung

Nasional
Tinjauan Penerapan UU Perlindungan Data Pribadi

Tinjauan Penerapan UU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Drama Pemeriksaan Lukas Enembe, Alasan Sakit, Peringatan Jokowi, hingga Ancaman KPK

Drama Pemeriksaan Lukas Enembe, Alasan Sakit, Peringatan Jokowi, hingga Ancaman KPK

Nasional
Prabowo Tak Keberatan Muhaimin Mesra dengan Puan, Koalisi PKB-Gerindra-PDI-P Penuh Tantangan

Prabowo Tak Keberatan Muhaimin Mesra dengan Puan, Koalisi PKB-Gerindra-PDI-P Penuh Tantangan

Nasional
Saat Dalih Sakit Lukas Enembe Diragukan KPK...

Saat Dalih Sakit Lukas Enembe Diragukan KPK...

Nasional
Menanti Gebrakan Reformasi Hukum Mahfud MD Usai Hakim Agung Jadi Tersangka Korupsi

Menanti Gebrakan Reformasi Hukum Mahfud MD Usai Hakim Agung Jadi Tersangka Korupsi

Nasional
Hormat Dudung kepada Andika Akhiri Isu Ketidakharmonisan di Antara Keduanya

Hormat Dudung kepada Andika Akhiri Isu Ketidakharmonisan di Antara Keduanya

Nasional
Hakim Agung Sudrajad Diyakini Tidak Bermain Sendiri dalam Kasus Suap

Hakim Agung Sudrajad Diyakini Tidak Bermain Sendiri dalam Kasus Suap

Nasional
Betapa 'Syulit' Lupakan Lukas

Betapa "Syulit" Lupakan Lukas

Nasional
Sosok Ipda Arsyad Daiva, Anak Anggota DPR yang Diduga Langgar Etik di Kasus Brigadir J

Sosok Ipda Arsyad Daiva, Anak Anggota DPR yang Diduga Langgar Etik di Kasus Brigadir J

Nasional
Gayus Lumbuun Sedih Hakim Agung Terlibat Korupsi, Ingat Perjuangan Berat

Gayus Lumbuun Sedih Hakim Agung Terlibat Korupsi, Ingat Perjuangan Berat

Nasional
Di Balik Tawa Prabowo Ketika Jawab Kemungkinan Jadikan Jokowi Cawapres...

Di Balik Tawa Prabowo Ketika Jawab Kemungkinan Jadikan Jokowi Cawapres...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sulitnya Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS | Kombes Ade Ary Jadi Kapolres Jaksel

[POPULER NASIONAL] Sulitnya Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS | Kombes Ade Ary Jadi Kapolres Jaksel

Nasional
Lembaga Peradilan Tertinggi di Indonesia

Lembaga Peradilan Tertinggi di Indonesia

Nasional
Lembaga yang Berperan Menjaga Kehormatan dan Keluhuran Hakim

Lembaga yang Berperan Menjaga Kehormatan dan Keluhuran Hakim

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.