Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Yang Mudik Pakai Mobil supaya Lebih Awal daripada Nanti Macet

Kompas.com - 20/04/2022, 13:24 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Wiodo mengajak masyarakat yang akan mudik menggunakan mobil agar berangkat lebih awal.

Jokowi mengingatkan potensi kemacetan di jalur mudik karena diperkirakan ada 23 juta mobil pemudik yang akan melakukan perjalanan jelang Lebaran tahun ini.

"Yang memakai mobil lebih awal daripada nanti macet. Lebih awal mudiknya, yang lewat darat dan pakai mobil karena betul-betul angka 23 juta itu bukan angka kecil," ujar Jokowi saat memberikan keterangan di Pasar Bangkal, Sumenep, Madura, dilansir dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (20/4/2022).

Baca juga: Tak Ingin Terjebak Macet? Bepergianlah di Luar Puncak Arus Mudik

Jokowi menjelaskan, angka potensi mudik lewat udara masih lebih longgar dibandingkan dengan angka mudik lewat darat, terutama dengan kendaraan pribadi.

Demikian juga jika dibandingkan dengan mudik menggunakan kereta api. 

"Yang berat memang adalah yang mudik lewat darat, ada 23 juta mobil yang akan mudik akan ada 17 juta sepeda motor yang akan mudik. Angka ini bukan angka-angka yang kecil," tegas Jokowi.

"Sudah tiga kali kita ratas-kan untuk manajemen lalu lintas, management traffic-nya betul-betul disiapkan. Karena yang saya takutkan tanggal 28, 29, 30 itu akan macet total kalau tidak ada rekayasa lalu lintas," tutur Kepala Negara.

Baca juga: Hindari Macet Tol Trans-Jawa, Pansela Jadi Rute Alternatif Mudik

Jokowi menambahkan, untuk mengantisipasi kemacetan selama arus mudik, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah.

Antara lain pengaturan ganjil genap, pengaturan untuk satu arah (one way), dan untuk sementara truk dikeluarkan dari jalan tol ataupun jalan nasional yang akan dipakai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com