Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Lemhanas Buat Kajian Penerapan Pendekatan Kesejahteraan untuk Selesaikan Konflik di Papua

Kompas.com - 19/04/2022, 21:05 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mengkaji penerapan pendekatan kesejahteraan dalam upaya menyelesaikan konflik yang terjadi di Papua.

Ma'ruf menyebutkan, salah satu upaya pemerimtah menyelesaikan konflik di Bumi Cendrawasih itu adalah mengubah kebijakan dari pendekatan keamanan, menjadi kesejahteraan yang melibatkan banyak elemen masyarakat.

“Kita harus membuat landasan melalui kajian (pendekatan kesejahteraan), apabila landasannya sudah ada maka akan lebih mudah dalam pelaksanaannya“, Ma'ruf saat menerima Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto di Kediaman Resmi Wapres, Jakarta, Selasa (19/04/2022), dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Prabowo Harap Lemhannas Lahirkan Pemimpin Nasional Berkarakter

Ma'ruf mengatakan, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah dasar hukum guna mendukung percepatan pembangunan Papua, di antaranya Rancangan Peraturan Presiden dan Rancangan Induk Percepatan Pembangunan Otsus Papua.

“Pemerintah tengah menyusun Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OKP) yang saat ini masih dibahas bersama-sama di tingkat kementerian dan lembaga. Selain itu, juga tengah dibahas tentang Rancangan Induk Percepatan Pembangunan Otsus Papua 2021-2041 (RIPPP)," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Panglima Andika Tunjuk Pangdam Diponegoro Jadi Irjen AD, Wakil Gubernur Lemhannas Merapat ke Mabes TNI AU

Merespons arahan Ma'ruf, Andi menyatakan, Lemhannas akan segera membentuk tim kajian khusus membahas strategi pemerintah melalui pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.

“Kami akan membentuk tim pengkaji khusus terkait dengan Papua untuk memastikan bahwa perubahan pendekatan yang sedang dilakukan oleh pemerintah akan membawa perubahan signifikan baik untuk keamanan di Papua maupun kesejahteraan rakyat Papua” ujar Andi.

Baca juga: Alasan Andi Widjajanto Jadi Gubernur Lemhannas, Stafsus Mensesneg: Pakar Pertahanan yang Sangat Mumpuni

Dalam kesempatan itu, Andi juga menyampaikan bahwa Lemhannas akan fokus menjalankan lima kajian yaitu ekonomi biru, ekonomi hijau, transformasi digital, ketahanan IKN, dan juga konsolidasi demokrasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com