Soal Penundaan Pemilu, AHY: Mereka Ingin Berkuasa Tanpa Proses Konstitusi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai, ada sejumlah pihak yang ingin berkuasa tanpa melewati proses konstitusi.

Hal ini terlihat dari munculnya wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Enggak ada angin, enggak ada hujan tiba-tiba ada sejumlah kalangan yang menyuarakan wacana penundaan Pemilu 2024, ditunda 3 tahun dengan alasan yang sulit diterima oleh akal sehat, tidak relevan, dan mengada-ada,” ujar AHY dalam acara Malam Silaturahmi dan Kontemplasi di Hotel Sultan Jakarta, Minggu (17/4/2022).

“Sederhananya, mereka mau melanggengkan kekuasaan tanpa mengikuti proses konstitusi, artinya tanpa dipilih langsung oleh rakyat,” ucap dia.

Baca juga: AHY Sebut Partai Demokrat Sedang Mempersiapkan Diri Sebaik-baiknya untuk Pemilu 2024

AHY menilai, pihak yang berupaya melanggengkan kekuasaan, memperpanjang kekuasaan tanpa dipilih langsung oleh rakyat artinya mereka tidak memperoleh mandat dari masyarakat.

Sebab, mandat dan legitimasi kekuasan itu berasal dari rakyat. Kesepakatan bangsa ini adalah pemilihan prisiden dengan sistem pemilihan langsung oleh rakyat.

AHY juga menyoroti soal wacana amendemen undang-undang. Menurut dia, mengutak atik undang-undang agar bisa mengakomodasi kepentingan tertentu merupakan contoh pengkhianatan terhadap konstitusi. 

“Ini berbahaya, memang kita tahu bahwa undang-undang atau konstitusi bukan kitab suci, tetapi kalo amendemen konstitusi ditujukan hanya untuk mengotak atik akal-akali agar bisa akomodasi rencana-rencana untuk melenggangkan kekuasan tadi maka mereka telah mengkhianati konstitusi,” ucap AHY.

“Lebih bahaya lagi, kalau kontak pandora sudah terbuka, karena berikutnya apa? Kalau penundaan pemilu digoalkan, lalu presiden tiga periode, lalu empat periode, kenapa tidak seumur hidup sekalian?” tutur dia.

Baca juga: PPATK Bentuk Satgas Pemilu 2024, Awasi Aliran Dana Mencurigakan

Presiden Joko Widodo telah angkat bicara soal gaduh wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024.

Ia menyentil langsung para menterinya. Jokowi bilang, tak ingin ada lagi menteri yang bicara soal presiden 3 periode maupun pemilu ditunda.

Momen ini terjadi saat Jokowi memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022).

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).

Sebelumnya, wacana penundaan Pemilu 2024 digulirkan oleh sejumlah elite politik seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Baca juga: PPP Fokus Lolos Ambang Batas Parlemen di Pemilu 2024

Wacana itu kali pertama diungkap Bahlil pada Januari 2022 lalu. Bahlil mengeklaim, usulan penundaan pemilu datang dari para pengusaha yang bercerita kepadanya.

Sementara itu, Menko Luhut mengeklaim bahwa dirinya banyak mendengar aspirasi rakyat yang menginginkan pemilu ditunda.

Luhut juga sempat mengungkap adanya big data 110 juta warganet yang meminta supaya Pemilu 2024 ditunda.

Selain dari dua menteri tersebut, wacana penundaan Pemilu 2024 juga sempat dikemukakan oleh kalangan partai politik yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Terbaru, para kepala dan perangkat desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menyuarakan dukungan Jokowi menjabat 3 periode.