Kepada Jokowi, Amien Rais: Waktu Anda Tinggal 30 Bulan, Jangan Tambah Utang

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais meminta Presiden Joko Widodo berhenti menambah utang negara.

"Waktu Anda sebagai Presiden tinggal 30 bulan. Cobalah jangan tambah utang lagi dan mengabdilah pada kepentingan rakyat Indonesia sendiri, bukan kepentingan oligarki yang lebih berorientasi meladeni kepentingan asing," ucap Amien saat menyampaikan pidato dalam rangka Milad Partai Ummat yang ke-1 di Jakarta, Minggu (17/4/2022).

Berdasarkan data APBN, utang pemerintah Indonesia sudah menembus Rp 7.000 triliun di akhir Februari 2022.

Baca juga: Amien Rais Nilai Kepemimpinan Jokowi Mengarah ke Demokrasi Bohong-bohongan

Per 28 Februari, utang negara tercatat sebesar Rp 7.014,58 triliun.

Kendati demikian, pemerintah menyebut posisi utang tersebut masih terjaga dalam batas aman, wajar, dan terkendali.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahkan menyebut, rasio utang terhadap PDB RI masih lebih kecil baik dibandingkan dengan negara ASEAN, G20, maupun negara di seluruh dunia.

"Untuk menjaga dari kesehatan APBN, rasio utang (Indonesia) termasuk relatif rendah diukur dari negara ASEAN, G20, dan seluruh dunia," ucap Sri Mulyani dalam tayangan YouTube Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang dikutip Kompas.com, Jumat (15/4/2022).

Selain mengritik soal utang, Amien Rais meminta pemerintah untuk menghentikan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Sebab, ia menilai, keuangan pemerintah sedang terbatas.

"Pembangunan IKN yang cekak dana sebaiknya dihentikan dulu. Jangan nekat. Jangan isin mundur," ujar mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tersebut.

Baca juga: Amien Rais: Pak Luhut, Please Resign

Adapun total keseluruhan anggaran yang diperlukan untuk pembangunan IKN Nusantara sebesar lebih dari Rp 460 triliun.

Untuk tahun 2023 mendatang, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran Rp 27 triliun hingga Rp 30 triliun untuk pembangunan IKN Nusantara.

"Kita juga di dalam APBN tahun depan sudah mencadangkan untuk belanja pembangunan untuk ibu kota negara baru, yaitu antara 27 hingga 30 triliun rupiah," kata Sri Mulyani usai rapat terbatas mengenai rancangan rencana kerja pemerintah dan pagu indikatif tahun 2023 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/3/2022).