Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Amien Rais Nilai Kepemimpinan Jokowi Mengarah ke Demokrasi Bohong-bohongan

Kompas.com - 17/04/2022, 20:52 WIB
Mutia Fauzia,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais kembali menyebut kepemimpinan Presiden Jokowi Widodo berada dalam kondisi paling berbahaya, bahkan kritis.

Ia mengatakan, Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi banyak diliputi kontroversi.

Bahkan, ia menyebut, bentuk pemerintahan Indonesia kini mengarah pada demokrasi bohong-bohongan.

"Kepemimpinan nasional yang memegang tanpun kepresidenan sejak Oktober 2014 dan dipilih lagi lewat pemilihan umum untuk legislatif dan Pilpres 2019 yang penuh dengan kontroversi telah membawa kita kepada demokrasi bohong-bohongan," ucap Amien ketika menyampaikan pidato pada acara Milad 1 Tahun Partai Ummat di Jakarta, Minggu (17/4/2022).

Baca juga: Amien Rais: Pak Luhut, Please Resign

Amien pun menyebut masa kepemimpinan Presiden Jokowi sebagai rezim Jokowi-Luhut. Menurut dia, masa kepemimpinan ini dihadapkan pada masalah serius.

Ia menyebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarinves) Luhut Binsar Pandjaitan kehilangan kemampuan mengenali krisis, urgensi, serta realitas.

"Pemimpin yang kehilangan tiga senses ini pasti berperilaku ugal-ugalan, eksesif, dan menjadi berperilaku ekstrimis," ujar Amien.

Amien juga menilai klaim Luhut terkait big data 110 juta rakyat Indonesia mendukung penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode menggelikan.

Klaim Luhut tersebut sebelumnya diungkapkan melalui sebuah tayangan YouTube.

Ia pun telah menepis tudingan sejumlah pihak yang meragukan validitas data tersebut, maupun tudingan yang menyebut bahwa big data itu tidak benar.

Baca juga: Luhut dan Cak Imin Dinilai Harus Mempertanggungjawabkan Klaim Big Data

Luhut bahkan berdebat dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) terkait big data tersebut.

Sementara itu, Amien menilai, pernyataan Luhut tersebut sebagai halusinasi yang membuat dia menjadi musuh publik nomor satu.

Kritik Amien terhadap rezim pemerintahan Jokowi ini bukan yang pertama kali dilontarkan.

Sebelumnya, ia sempat mengingatkan Presiden Jokowi dan Luhut bahwa mereka harus meletakkan jabatannya pada Oktober 2024.

"Duet Jokowi-Luhut yang saat ini menjadi simbol dan substansi rezim yang berkuasa saat ini bahwa sesungguhnya harus berakhir pada Oktober 2024," kata Amien dikutip dari video yang diunggah akun YouTube Amien Rais Official, Sabtu (2/4/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

Nasional
KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

Nasional
Gerindra Ragu PDI-P Bakal Jadi Oposisi, Bambang Pacul: Ya 'Monggo'...

Gerindra Ragu PDI-P Bakal Jadi Oposisi, Bambang Pacul: Ya "Monggo"...

Nasional
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Utama, Supir Truk Jadi Tersangka dan Ditangani Polda Metro Jaya

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Utama, Supir Truk Jadi Tersangka dan Ditangani Polda Metro Jaya

Nasional
KPU Sebut Dalil Kubu Anies soal Pencalonan Gibran Tidak Sah Mengada-ada

KPU Sebut Dalil Kubu Anies soal Pencalonan Gibran Tidak Sah Mengada-ada

Nasional
PKS Satu-Satunya Fraksi yang Tolak Pengesahan UU DKJ, Ini Alasannya

PKS Satu-Satunya Fraksi yang Tolak Pengesahan UU DKJ, Ini Alasannya

Nasional
Puan Sebut Tidak Beri Instruksi kepada Fraksi PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket

Puan Sebut Tidak Beri Instruksi kepada Fraksi PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket

Nasional
KPU Nilai Gugatan Anies di MK Tidak Jelas karena Persoalkan Nepotisme dan Bansos, Bukan Hasil Pilpres

KPU Nilai Gugatan Anies di MK Tidak Jelas karena Persoalkan Nepotisme dan Bansos, Bukan Hasil Pilpres

Nasional
Senyum Puan Saat Ditanya Kemungkinan PDI-P Merapat ke Prabowo

Senyum Puan Saat Ditanya Kemungkinan PDI-P Merapat ke Prabowo

Nasional
KPU Sebut Permohonan Anies-Muhaimin Bukan Ranah MK, Harus Ditolak

KPU Sebut Permohonan Anies-Muhaimin Bukan Ranah MK, Harus Ditolak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com