Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Temui Wakil Ketua MPR Bahas Perkembangan Pembangunan Aceh

Kompas.com - 13/04/2022, 12:49 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendatangi kantor Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/4/2022).

Tito mengatakan, mereka membahas kondisi terkini di provinsi Aceh dalam pertemuan yang digelar tertutup itu.

"Ini pertemuan dari mengenai aspirasi bagaimana pembangunan Aceh dan bagaimana pasca-perdamaian Aceh. Yang intinya kita ingin agar situasi kondusif dan kemudian pembangunan Aceh bisa dipercepat," kata Tito seusai pertemuan, Rabu.

Baca juga: Mendagri Tito Karnavian Sebut Dukungan Jokowi 3 Periode Disampaikan Kepala Desa secara Spontan

Tito menuturkan, pertemuan itu juga membahas kemungkinan perubahan anggaran yang tercantum dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang mengatur otonomi khusus bagi Aceh.

"Yang paling utama kita bersyukur bahwa di Aceh kan relatif stabil, bagaimana kita menjaga stabilitas keamanan itu," ujar Tito.

Sementara itu, Muzani menyebutkan, dalam pertemuan itu ia menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat Aceh mengenai hasil Perjanjian Helsinki tahun 2005 silam.

Baca juga: Tito Karnavian Klaim Silatnas Apdesi Tidak Membahas Dukungan Jokowi Tiga Periode

Beberapa aspirasi yang dibicarakan bersama Tito antara lain soal kemungkinan bendera Aceh dikibarkan di bawah bendera Merah Putih, pemerintahan Aceh, dan upaya pembangunan di Aceh dapat lebih bergeliat.

"Itu yang dititipkan kepada saya di akhir tahun kemarin pada saat saya berkunjung ke Aceh dan kemudian saya mencoba mengomunikasikan persoalan ini kepada sejumlah menteri terkait," ujar Muzani.

Baca juga: Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu mengatakan, Tito mengaku akan memproses kemungkinan bendera Aceh dapat berkibar di Aceh.

"Dalam proses itu artinya karena ada qanun yang juga kemudian qanun itu ternyata telah dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2016, ini semua akan kita bicarakan supaya perdamaian itu adalah perdamaian yang abadi," kata Muzani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com