Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Kompas.com - 08/08/2020, 19:13 WIB
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Ahmad Muzani. KOMPAS.COM/PUTRA PRIMA PERDANASekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Ahmad Muzani.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Prabowo Subianto baru saja ditetapkan kembali jadi Ketua Umum Partai Gerindra untuk periode 2020-2025.

Sebagai formatur tunggal, ia pun menunjuk Ahmad Muzani mendampinginya kembali sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra.

"Saya putuskan Saudara Ahmad Muzani kembali sebagai sekjen tunggal mendampingi saya untuk lima tahun yang akan datang," kata Prabowo seusai Kongres Luar Biasa (KLB) Gerindra, di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (8/8/2020).

Baca juga: Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Selanjutnya, ia memiliki waktu selama 30 hari untuk menyusun struktur kepengurusan dan menyempurnakan AD/ART partai.

Prabowo pun menyampaikan terima kasih atas kesediaan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnputri yang memberikan sambutan secara virtual dalam KLB.

Menurut dia, sambutan dari Jokowi dan Megawati menunjukkan kesolidan koalisi pemerintahan.

"Ini kehormatan dan juga ini sesuatu untuk menegaskan bahwa kita bagian dari koalisi yang solid," tuturnya.

Baca juga: Beri Sambutan di KLB Gerindra, Megawati: Terus Berjuang Bawa Kemajuan Indonesia Raya

Ia menegaskan Partai Gerindra berkomitmen menyukseskan pemerintahan. Apalagi, saat ini Indonesia tengah mengalami masa sulit akibat pandemi Covid-19.

Prabowo meyakini Indonesia memiliki kekuatan untuk melalui pandemi Covid-19 ini.

"Kita sangat bertekad untuk menyukseskan pemerintahan ini. Karena memang tidak ada pilihan lain," ujar dia.

"Kita harus punya pemerintah yang berhasil, kuat, untuk menghadapi tantangan yang sangat besar sebagaimana dihadapi hampir seluruh negara di dunia," ujar Prabowo.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

JPU Limpahkan Berkas Irjen Napolen dkk ke Pengadilan Tipikor

JPU Limpahkan Berkas Irjen Napolen dkk ke Pengadilan Tipikor

Nasional
Wali Kota Tasikmalaya Diduga Beri Suap Rp 700 Juta untuk Urus Dana Alokasi Khusus

Wali Kota Tasikmalaya Diduga Beri Suap Rp 700 Juta untuk Urus Dana Alokasi Khusus

Nasional
Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Nasional
Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Nasional
Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Nasional
Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Nasional
KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

Nasional
BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

Nasional
Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Nasional
Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Nasional
Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Nasional
KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

Nasional
Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Nasional
Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Nasional
Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X