Jokowi Tegaskan Pemilu Tetap 2024, PKB: Itu Keputusan Resmi DPR, Tak Mungkin Mengingkari

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menilai, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal jadwal pemungutan suara Pemilu tetap 14 Februari 2024 sudah menjadi keputusan bersama.

Keputusan itu terjadi di DPR, saat rapat bersama antara penyelenggara pemilu, Komisi II DPR dan pemerintah.

"Kan itu yang diambil dalam keputusan resmi oleh DPR. Tak mungkin PKB mengingkari itu," kata Jazilul saat diskusi di acara Gaspol! Kompas.com, Selasa (12/4/2022).

Pelaksanaan Pemilu pada tahun 2024, menurut dia, bukan lagi sebuah wacana, melainkan keputusan. 

"Jadi sebelum Pak Jokowi statement, ya DPR juga sudah jadi keputusan bahwa pemilu 14 Februari, itu sudah disepakati oleh semua termasuk oleh PKB," jelasnya.

Baca juga: Sederet Persiapan Pemerintah Gelar Pemilu 2024

Terkait wacana penundaan pemilu, Jazilul mengaku, tak bisa memungkirinya. Hanya saja, ia menegaskan bahwa PKB berada dalam posisi sebagai penyampai aspirasi penundaan.

"Apa yang disampaikan Gus Muhaimin terkait penundaan, bukan berarti mendelegitimasi apa yang menjadi keputusan Komisi II bersama pemerintah," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi kembali angkat bicara soal ramainya wacana penundaan pemilu 2024.

Kali ini, dalam rapat terbatas (ratas) kabinet di Istana Negara, Jokowi menyampaikan Pemilu tetap digelar pada 14 Februari 2024.

"Yang pertama, saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak itu sudah ditetapkan," kata Presiden Jokowi dalam keterangan yang dikutip dari channel Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (10/4/2022).

"Saya kira sudah jelas, sudah tahu bahwa Pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024," tambah dia.

Baca juga: Dilantik Jadi Komisioner KPU RI, Hasyim Asyari: Tahapan Pemilu 2024 Tinggal Menghitug Hari

Adapun wacana penundaan pemilu disuarakan oleh beberapa elite parpol dan menteri di kabinet.

Salah satu elite parpol yang menyuarakannya adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Ia menyebutkan alasan bahwa ada aspirasi dari pengusaha yang menginginkan pemilu ditunda dengan pertimbangan kondisi stabilitas ekonomi pada 2024.