JAKARTA, KOMPAS.com - Dua partai politik yang sempat menyuarakan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN), berbalik arah dan mendukung agar pemilu tetap digelar pada 2024.
Perubahan sikap itu disampaikan pengurus kedua partai saat merespons pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada 14 Februari 2022 seperti yang disepakati oleh pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu.
"Partai Golkar sangat mendukung keputusan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang akan menggelar pemilu sesuai jadwal yang disepakati dengan DPR, pada 14 Februari 2024 mendatang,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin dalam siaran pers, Senin (11/4/2022).
Baca juga: Anggap Jokowi Sudah Tegas Menolak, Nasdem Minta Menteri Hentikan Wacana Penundaan Pemilu
Nurul pun mengeklaim, selama ini Golkar tidak pernah bersikap mendukung penundaan pemilu.
Menurut Nurul, Golkar memandang berbagai wacana di masyarakat tentang penundaan pemilu sebagai kebebasan rakyat dan berpendapat.
Hal ini termasuk usulan sejumlah petani sawit kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto agar masa jabatan Presiden Joko Widodo diperpanjang merupakan aspirasi rakyat.
Bagi Golkar, kata Nurul, wacana dan aspirasi dari rakyat itu diterima dan dihormati oleh Golkar sebagai bentuk masukan.
"Namun, hal itu tidak pernah menjadi agenda Golkar secara resmi untuk mengusulkan adanya perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu," kata dia.
Nurul juga menegaskan, Golkar selama ini terus bersiap menghadapi Pemilu 2024, salah satunya dengan menggelar pertemuan antara pengurus dan kader Partai Golkar se-Sumatera Barat dengan Airlangga dan pengurus Golkar lainnya.
"Jelas dalam pertemuan itu, kami menyatakan siap untuk bertarung di pileg (pemilu legislatif) dan pilpres (pemilu presiden) 2024, serta mengusung Airlangga Hartarto, sebagai capres di 2024,” ujar Nurul.
Anggota Komisi I DPR itu menambahkan, Golkar juga mendukung pernyataan Jokowi agar masyarakat tidak terprovokasi oleh isu-isu yang dapat menunculkan politik identitas pada Pemilu 2024.
"Partai Golkar juga berharap pelaksanaan Pileg dan Pilpres serta Pilkada 2024 nanti berjalan dengan baik, tertib dan memunculkan pemimpin nasional yang bisa diterima oleh seluruh rakyat,” kata Nurul.
Sama seperti Golkar, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno juga mengapresiasi pernyataan Jokowi yang menegaskan Pemilu 2024 digelar pada 14 Februari 2024.
Eddy mengatakan, pernyataan Jokowi tersebut menghapus berbagai asumsi mengenai wacana penundaan Pemilu 2024 yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir.
"Dengan demikian berbagai diskursus terkait topik penundaan Pemilu sudah sepatutnya dihentikan dan kita fokus pada persiapan dan penganggaran Pemilu 2024, agar Pemilu 2024 bisa terlaksana tanpa hambatan, mengingat tahapan pemilu akan dimulai bulan Juni yang akan datang," kata Eddy.
Baca juga: Jokowi Disarankan Copot Menteri yang Suarakan Penundaan Pemilu