Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggap Jokowi Sudah Tegas Menolak, Nasdem Minta Menteri Hentikan Wacana Penundaan Pemilu

Kompas.com - 11/04/2022, 21:19 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem mengingatkan para menteri di Kabinet Indonesia Maju agar menghentikan wacana penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.

Hal tersebut disampaikan karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyatakan bahwa pemilu tetap digelar pada 14 Februari 2024.

"Saya kira Presiden Jokowi sudah secara tegas dan clear menyampaikan penolakan penundaan pemilu maupun jabatan tiga periode. Jadi, saya kira para menteri dan pembantunya harus menyesuaikan," kata Ketua Koordinasi Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis DPP Partai Nasdem, Suyoto dalam keterangannya, Senin (11/4/2022).

Ia berpandangan bahwa pernyataan Jokowi itu sekaligus perintah agar jajarannya tidak membantah atau menjerumuskannya sebagai pihak yang menentang konstitusi.

Baca juga: Unjuk Rasa di Patung Kuda, Mahasiswa Tuntut Jokowi Stabilkan Harga Pangan dan BBM

Pasalnya, yang menjadi sasaran dari manuver tiga periode dan penundaan pemilu itu bukanlah para menteri, melainkan presiden.

Buktinya, berbagai aksi demo yang digelar di beberapa daerah termasuk di gedung DPR menolak tegas wacana tiga periode. Bahkan, ada narasi ingin menjatuhkan pemerintahan.

Ia mengatakan, patut disyukuri bahwa Jokowi dengan cepat mengklarifikasi dan meyakinkan publik yang masih ragu-ragu terkait wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Sekali lagi, Nasdem mengapresiasi pernyataan tersebut dan saya kira itu jawaban Presiden atas berbagai kegelisahan publik yang mengemuka," terangnya.

Lebih lanjut, mantan Bupati Bojonegoro itu mengingatkan kepada pejabat publik maupun para menteri agar menjaga pernyataannya dan perasaan masyarakat.

Baca juga: Wakil Ketum Sebut Golkar Ikut Jokowi, Pemilu Tetap 14 Februari 2024

Menurutnya, dalam situasi ekonomi yang buruk dan naiknya harga kebutuhan pokok akan membuat masyarakat cepat marah kepada pemerintah.

Sebelumnya, pada saat memimpin rapat terbatas (ratas) di Istana, Minggu (10/4/2022), Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pemungutan suara Pemilu akan dilaksanakan sesuai jadwal yaiu 14 Februari 2024.

"Kita telah sepakat Pemilu dilaksanakan 14 Februari 2024 dan Pilkada pada bulan November 2024. Tahapan Pemilu itu sudah dimulai pertengahan Juni 2022," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com