Langkah Jokowi Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu Dinilai Masih Kurang Tegas

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra menilai pernyataan Presiden Joko Widodo yang melarang para menterinya membicarakan penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden masih kurang tegas.

Azyumardi mengatakan, Jokowi seharusnya menyatakan kepada para menterinya bahwa ia tidak lagi bersedia menjadi presiden.

Hal sebagaimana konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden.

Baca juga: Jokowi Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu, Fadli Zon: Langkah yang Bijak

“Harusnya lebih tegas, ‘stop wacana tersebut, saya tidak bersedia menjadi presiden setelah 19 Oktober 2024 dan presiden/wapres hasil Pemilu 2024 dilantik MPR pada 20 Oktober 2024’,” kata Azra kepada Kompas.com, Rabu (6/4/2022).

Azra menduga bahwa Jokowi tak bisa tegas terhaap dua isu ini lantaran ia merasa masih ada agenda lain ke depan.

Misalnya, penyelesaian pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur maupun kepentingan terkait mobilitas politik terhadap putra dan menantunya.

Di mana putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka kini menjabat Wali Kota Solo. Sedangkan sang menantu, Bobby Nasution kini menjabat Wali Kota Medan.

“Yang disebut pengamat sebagai membangun dinasti politik,” kata Azra.

Sementara itu, pakar hukum tata negara sekaligus anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jimly Asshidiqie menyambut baik pernyataan Jokowi.

Ia berharap pernyataan Jokowi dapat meredakan isu yang berkembang.