Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu Penambahan Masa Jabatan Presiden, Demokrat Singgung Orang Dekat Jokowi Punya Agenda Makar Konstitusi

Kompas.com - 03/04/2022, 13:45 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Badan Pengendalian dan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyinggung adanya orang-orang dekat Presiden Joko Widodo yang mempunyai agenda makar terhadap konstitusi.

Menurut Kamhar, agenda makar konstitusi tersebut telah disiapkan orang-orang dekat Jokowi dengan memotori wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

“Pak Jokowi mesti bersikap dan bertindak tegas terhadap orang-orang terdekatnya. Jangan terus menerus membiarkan berjalannya agenda makar atau terorisme konstitusi ini,” kata Kamhar dalam keterangan tertulis, Minggu (3/4/2022).

Baca juga: Bantahan soal Campur Tangan Luhut dan Penjelasan Tito Terkait Dukungan Jokowi 3 Periode

Di samping itu, Kamhar juga mengingatkan agar orang-orang dekat Jokowi tidak menggunakan tafsir yang keliru terhadap demokrasi sebagai argumentasi pembenaran.

Ia tak ingin pembenaran tafsir semata terhadap demokrasi justru akan membawa Indonesia dalam kehacuran.

“Jangan membawa Indonesia pada jurang kehancuran demokrasi,” ujar dia.

Baca juga: Nama Luhut di Pusaran Isu Jokowi 3 Periode yang Diserukan Kepala Desa sampai Tokoh Daerah

Kamhar juga mengingatkan bahwa merosotnya kepercayaan publik terhadap pemerintah memperlihatkan daya kritis masyarakat semakin tinggi.

Hal ini juga sebagaimana hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) yang menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi menurun dalam satu tahun terakhir.

Menurut Kamhar, momentum tersebut penting dilakukan untuk mengedukasi publik bahwa pelanggengan kekuasaan akan melahirkan pemerintah yang totaliter dan diktator.

Hal ini terjadi sebagaimana pada rezim Orde Lama maupun Orde Baru yang berjalan atas nama konstitusi.

“Belajar dari pengalaman sejarah tersebut dan tak ingin mengulang kembali kesalahan sejarah yang sama, maka pembatasan masa jabatan presiden ini menjadi prioritas pada amandemen I UUD ‘45 tahun 1999 yang lalu sebagai amanah reformasi,” ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com