Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024

Kemenag: Sidang Isbat Diikuti Perwakilan Ormas Islam, Termasuk NU dan Muhammadiyah

Kompas.com - 02/04/2022, 20:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais-Binsyar) Kementerian Agama (Kemenag), Adib, memastikan sidang isbat awal Ramadan 1443 Hijriah diikuti perwakilan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam.

Adib menegaskan, perwakilan dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah juga hadir dalam sidang isbat kemarin.

"Sejumlah perwakilan ormas Islam mengikuti sidang isbat awal Ramadan 1443 H, termasuk NU dan Muhammadiyah," tegas Adib dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/4/2022).

Baca juga: Muhammadiyah Tak Diundang Saat Sidang Isbat, Sekretaris: Wajar Saja, karena...

Menurut Adib, selain mengundang ormas Islam, sidang isbat juga mengundang duta besar negara sahabat, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), serta Tim Unifikasi Kalender Hijriah Kemenag.

Adib menambahkan, perwakilan dari Lembaga Falakiyah NU, Majelis Tarjih Muhammadiyah, serta Persatuan Islam (Persis) turut memberikan tanggapan dalam sidang isbat.

"Bahkan, perwakilan dari Lembaga Falakiyah NU, Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan Persis memberikan tanggapan dan saran dalam sidang isbat yang dipimpin Menag," ungkapnya.

Ia melanjutkan, karena situasi pandemi sidang isbat tahun ini digelar secara hybrid, sehingga ada yang mengikuti secara luring dan daring.

"KH. Abd. Salam Nawawi, MA dari Lembaga Falakiyah NU dan Dr. KH. Sriyatin Siddiq, MA dari Majelis Tarjih Muhammadiyah mengikuti secara daring. Sedang KH. Syarif Ahmad Hakim dari Persis mengikuti secara luring di Auditorium HM Rasjidi Kemenag," imbuhnya.

Baca juga: Awal Puasa Ramadhan 1443 H Muhammadiyah, NU dan Pemerintah

Adapun sidang isbat awal Ramadhan kemarin dipimpin langsung oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Menag juga disebutkan telah meminta masukan dari perwakilan ormas. Permintaan masukan itu dilakukan Menag setelah mendengarkan laporan terkait hasil hisab dan rukyatul hilal.

Dalam sidang itu, ada tiga perwakilan ormas yang memberikan pertimbangan, yaitu KH. Abd. Salam Nawawi, MA dari Lajnah Falakiyah NU; Dr. KH. Sriyatin Siddiq, MA dari Majelis Tarjih Muhammadiyah; dan KH. Syarif Ahmad Hakim dari Persis.

Diketahui, hasil sidang isbat pada akhirnya menyepakati awal Ramadan 1443 H bertepatan dengan 3 April 2022.

Baca juga: Tokoh Muhammadiyah yang Bergelar Pahlawan Nasional

Menag Yaqut menyebutkan, dalam melaksanakan sidang isbat Kemenag menggunakan dua metode yaitu metode hisab atau dengan cara perhitungan, dan rukyatul hilal dengan cara melihat langsung keberadaan hilal.

"Secara mufakat 1 Ramadhan 1443 Hijriah jatuh hari Ahad 3 April 2022 Masehi," ujar Yaqut dalam pengumuman sidang isbat yang disiarkan secara live, kemarin.

Sementara itu, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan awal 1 Ramadhan 1443 Hijriah jatuh pada Sabtu, 2 April 2022.

Penetapan tersebut dilakukan berdasarkan hasil hisab wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Penolakan Timnas Israel U-20, Gubernur Bali: Itu Bukan Sikap Saya, tapi...

Soal Penolakan Timnas Israel U-20, Gubernur Bali: Itu Bukan Sikap Saya, tapi...

Nasional
Sayangkan Sikap Politikus Tolak Timnas Israel, Pengamat: Yang Ditentang Harusnya Kebijakan Zionis Israel

Sayangkan Sikap Politikus Tolak Timnas Israel, Pengamat: Yang Ditentang Harusnya Kebijakan Zionis Israel

Nasional
Survei Litbang Kompas, Pemerintah dan Penyelenggara Dinilai Belum Tegas soal Penundaan Pemilu

Survei Litbang Kompas, Pemerintah dan Penyelenggara Dinilai Belum Tegas soal Penundaan Pemilu

Nasional
Survei Indikator: Elektabilitas Erick Thohir Naik Signifikan di Bursa Cawapres, tapi Bukan yang Teratas

Survei Indikator: Elektabilitas Erick Thohir Naik Signifikan di Bursa Cawapres, tapi Bukan yang Teratas

Nasional
KPK Geledah Kantor Kementerian ESDM

KPK Geledah Kantor Kementerian ESDM

Nasional
Bawaslu: Politik Uang dan Kampanye di Tempat Ibadah Masuk Pidana Pemilu

Bawaslu: Politik Uang dan Kampanye di Tempat Ibadah Masuk Pidana Pemilu

Nasional
Duduk Perkara KPK Tegur Ditjen Bea Cukai yang Panggil Pembocor Skandal Dugaan Korupsi IMEI

Duduk Perkara KPK Tegur Ditjen Bea Cukai yang Panggil Pembocor Skandal Dugaan Korupsi IMEI

Nasional
Kepercayaan Publik Meningkat, Polri Janji Terus Evaluasi

Kepercayaan Publik Meningkat, Polri Janji Terus Evaluasi

Nasional
Didampingi Kapolri, Jokowi Bertemu PP Pemuda Muhammadiyah di Istana

Didampingi Kapolri, Jokowi Bertemu PP Pemuda Muhammadiyah di Istana

Nasional
Said Abdullah Bantah Amplop yang Dibagikan di Masjid Terkait Kampanye, tapi Rutinitas

Said Abdullah Bantah Amplop yang Dibagikan di Masjid Terkait Kampanye, tapi Rutinitas

Nasional
Survei Indikator, Kepercayaan Publik ke Polri Terus Meningkat, Kini Capai 70,8 Persen

Survei Indikator, Kepercayaan Publik ke Polri Terus Meningkat, Kini Capai 70,8 Persen

Nasional
Survei Indikator Elektabilitas Cawapres: Ridwan Kamil Turun, Erick Thohir hingga AHY Naik

Survei Indikator Elektabilitas Cawapres: Ridwan Kamil Turun, Erick Thohir hingga AHY Naik

Nasional
Dewas Berharap KPK Lebih Berani Usut Kasus Korupsi yang Besar

Dewas Berharap KPK Lebih Berani Usut Kasus Korupsi yang Besar

Nasional
Motif Pengubahan Substansi Putusan MK Dinilai Perlu Diungkap Polisi

Motif Pengubahan Substansi Putusan MK Dinilai Perlu Diungkap Polisi

Nasional
Proses Etik Selesai, Jokowi Diharap Izinkan Polisi Periksa Hakim MK

Proses Etik Selesai, Jokowi Diharap Izinkan Polisi Periksa Hakim MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke