Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD Ajak Semua Pihak Atasi Penyebaran Hoaks dan Konten Negatif di Ruang Digital

Kompas.com - 02/04/2022, 16:23 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan, ruang digital kerap menjadi wadah penyebaran hoaks dan berbagai konten negatif.

Hal itu disampaikan Mahfud saat memberikan sambutan pada acara Gala Premiere Salam Campaign yang diselenggarakan bersama oleh Wahid Foundation, Google Indonesia, dan UNDP (United Nations Development Programme) pada Jumat (1/4/2022).

“Ketersediaan saluran penyebaran informasi yang timbul akibat perkembangan teknologi informasi telah merevolusi cara kita berkomunikasi dan cara masyarakat memperoleh sumber-sumber berita,” kata Mahfud dalam keterangan tertulisnya, Jumat.

Baca juga: Komnas HAM: Sepanjang 2020-2021 Pelanggaran Kebebasan Berpendapat Paling Banyak Terjadi di Ruang Digital

Ruang digital telah menjadi sumber informasi bagi masyarakat yang pada kenyataannya kerap mengabaikan etika publik, bahkan tak jarang menjadi wadah penyebaran secara luas informasi hoaks dan berbagai konten negatif,” imbuh dia.

Menurut Mahfud, konten-konten tersebut telah menggiring pemikiran dan bahkan membangun pemahaman yang salah di kalangan masyarakat sehingga berpotensi mengganggu persatuan bangsa dan stabilitas nasional.

Terkait hal itu, dia menegaskan bahwa pemerintah terus memberikan perhatian khusus terhadap konten-konten yang memuat ujaran kebencian, bersifat misinformasi dan disinformasi, serta bernarasi negatif tanpa berdasarkan pada data dan fakta di ruang digital.

Namun, Mahfud menambahkan, pemerintah tak dapat bekerja sendiri untuk mengatasi hal tersebut. Menurut dia, diperlukan kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak dalam penanganan dan pengelolaan narasi negatif, informasi hoaks dan konten-konten kekerasan lainnya di ruang digital.

Karena itu, Mahfud menyambut baik dan mengapresiasi inisiatif dan upaya bersama yang telah dilakukan Wahid Foundation, Google Indonesia dan UNDP dengan membangun kapasitas cendekiawan Islam moderat.

“Dengan kapasitas dan kemampuan yang mumpuni, para cendekiawan tersebut akan menghasilkan dan menyebarkan pesan-pesan damai kepada masyarakat Indonesia,” ujar Mahfud.

Mahfud juga mengatakan, hasil karya 10 komunitas Islam moderat yang telah diluncurkan pada 24 Maret 2022 lalu akan menjadi informasi yang dapat melawan dan menghadapi konten-konten bermuatan ekstremisme kekerasan di ruang digital.

Ia juga berharap kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diperkuat guna menjaga ruang digital yang beragam, toleran, dan damai.

“Kepada Wahid Foundation, Google Indonesia dan UNDP, pemerintah akan terus mendukung upaya bersama ini, dan ke depan tentunya kita tidak saja berhenti dengan menghasilkan karya-karya positif ini, tetapi juga memikirkan bagaimana jangkauannya dapat lebih luas lagi,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid, juga menyampaikan keprihatinan atas kondisi ruang publik yang saat ini banyak diisi oleh hal-hal yang bersifat intoleran. Menurut Yenny, modal bangsa Indonesia sebagai masyarakat heterogen sangat besar seharusnya bisa mempraktikan toleransi. Apalagi, sejak lahir warga Indonesia sudah dikelilingi oleh keberagaman.

“Begitu beragam negara kita, namun sayangnya kita masih melihat bahwa masih banyak ungkapan kebencian. Kadang berdasarkan etnis dan isu agama, masih bertebaran di ruangan publik, baik secara fisik, dan sekarang lebih menonjol lagi karena ada media sosial,” ungkap Yenny.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com