Kompas.com - 01/04/2022, 13:32 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com – Seorang warga adat Paser Balik di Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU), bernama Dahlia turut terdaftar sebagai pemohon uji formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ibu Kota Negara (IKN) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Gugatan ini dilayangkan bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dan beberapa figur lain, Jumat (1/4/2022).

“Salah satu pemohon adalah warga yang terdampak langsung. Dalam proses itu (pembentukan UU IKN), dia tidak pernah sama sekali dilibatkan dan sekarang rumahnya justru dipatok sebagai kawasan IKN,” kata perwakilan tim kuasa hukum penggugat, Muhammad Arman, kepada wartawan pada Jumat.

“Dari apa yang dialami oleh Ibu Dahlia sebagai salah satu pemohon, JR (judicial review) dilakukan karena menganggap dirinya dirugikan tanpa pelibatan dia sebagai warga adat, sama sekali,” lanjutnya.

Baca juga: Lagi, UU IKN Digugat ke MK

Dahlia tinggal sekitar 10 kilometer dari lokasi tempat Presiden RI Joko Widodo dan kolega sempat berkemah beberapa waktu lalu.

“Pemohon kaget karena tiba-tiba rumahnya kok ada patoknya. Bahkan ketika proses presiden roadshow berkemah, dia tidak tahu,” sebut Arman di MK.

Sekretaris Jenderal AMAN, Rukka Sumbolinggi, menyebut bahwa tidak dilibatkannya komunitas adat terdampak IKN menjadi fenomena umum dalam pembentukan UU IKN yang serba kilat.

Baca juga: Isi Judicial Review UU IKN: Pendapat Pakar Tak Dipertimbangkan, Pasal Bertentangan UUD

Menurut dia, kriteria partisipasi publik secara penuh berdasarkan informasi yang lengkap, serta bebas dari tekanan dan intimidasi, tidak terjadi pada komunitas adat.

Di samping itu, Rukka mengatakan bahwa suku Paser Balik termasuk salah satu suku yang terancam punah, terlebih lagi usai lahirnya UU IKN yang tidak mengatur secara terperinci soal perlindungan masyarakat adat.

“Apa pun yang akan berdampak pada hidup kami sebagai masyarakat adat, itu minimal sepengetahuan kami dan kami harus memperbolehkan baru itu bisa terjadi,” ujar Rukka di MK.

“Undang-undang IKN ini membuat mereka hilang, menghilangkan identitas mereka. Mereka dan termasuk kami organisasi masyarakat adat tidak pernah memberikan persetujuan. Tidak ada proses partisipasi masyarakat adat yang hidup dan keberadaannya akan tergantung oleh UU IKN ini, tidak terjadi secara penuh dan efektif,” jelasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dekati Nasdem, PKS Sebut Bentuk Tim Kecil untuk Jajaki Koalisi

Dekati Nasdem, PKS Sebut Bentuk Tim Kecil untuk Jajaki Koalisi

Nasional
UPDATE 6 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,26 Persen

UPDATE 6 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,26 Persen

Nasional
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Rapat Paripurna Besok

DPR dan Pemerintah Setujui RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Rapat Paripurna Besok

Nasional
Tinjau Jalan Lingkar Nias, Jokowi Pastikan Pembangunan untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

Tinjau Jalan Lingkar Nias, Jokowi Pastikan Pembangunan untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

Nasional
Survei PWS: Jika Pemilu Hanya Diikuti Menteri, Elektabilitas Prabowo Capai 40,5 Persen

Survei PWS: Jika Pemilu Hanya Diikuti Menteri, Elektabilitas Prabowo Capai 40,5 Persen

Nasional
Ketua KPU Sebut Ongkos Pemilu Tak Akan Naik Drastis walau Ada 3 Provinsi Baru dan IKN

Ketua KPU Sebut Ongkos Pemilu Tak Akan Naik Drastis walau Ada 3 Provinsi Baru dan IKN

Nasional
Perbedaan Pasal Demonstrasi Tanpa Pemberitahuan di Draf Terbaru RKUHP

Perbedaan Pasal Demonstrasi Tanpa Pemberitahuan di Draf Terbaru RKUHP

Nasional
Pemerintah Klaim Berikan Penjelasan Spesifik soal Kritik Presiden dalam Draf RKUHP

Pemerintah Klaim Berikan Penjelasan Spesifik soal Kritik Presiden dalam Draf RKUHP

Nasional
UPDATE 6 Juli: Kasus Covid-19 Tambah 2.743, Positivity Rate Versi PCR 17,44 Persen

UPDATE 6 Juli: Kasus Covid-19 Tambah 2.743, Positivity Rate Versi PCR 17,44 Persen

Nasional
Pembangunan Jalan Kabupaten di Nias Utara Terhambat APBD, Jokowi Minta Bantuan Pusat

Pembangunan Jalan Kabupaten di Nias Utara Terhambat APBD, Jokowi Minta Bantuan Pusat

Nasional
Izin ACT Dicabut Kemensos, Presiden ACT: Kami Akan Patuhi

Izin ACT Dicabut Kemensos, Presiden ACT: Kami Akan Patuhi

Nasional
Mendag Klaim Harga Migor Sudah Rp 14.000, Ikatan Pedagang Pasar: Kami Tentang, Faktanya Tak Seperti Itu

Mendag Klaim Harga Migor Sudah Rp 14.000, Ikatan Pedagang Pasar: Kami Tentang, Faktanya Tak Seperti Itu

Nasional
5 Eks Pejabat Kemendag-Kemenperin Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Impor Garam Tahun 2016-2022

5 Eks Pejabat Kemendag-Kemenperin Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Impor Garam Tahun 2016-2022

Nasional
Diprotes Mahasiswa hingga LSM, Pasal Penghinaan untuk Penguasa Masih Ada di RKUHP

Diprotes Mahasiswa hingga LSM, Pasal Penghinaan untuk Penguasa Masih Ada di RKUHP

Nasional
PPATK: Putaran Dana Donasi ACT Capai Rp 1 Triliun Per Tahun

PPATK: Putaran Dana Donasi ACT Capai Rp 1 Triliun Per Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.