Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lagi, UU IKN Digugat ke MK

Kompas.com - 01/04/2022, 05:57 WIB
Vitorio Mantalean,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah masyarakat sipil akan mengajukan uji formil Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) ke Mahkamah Konstitusi hari ini, Jumat (1/4/2022).

Para pemohon mengatasnamakan diri Aliansi Rakyat Gugat Pemindahan Ibu Kota Negara (Argumen), terdiri dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Busyro Muqoddas, Trisno Rahardjo, Dwi Putri Cahyawati, dan satu warga Sepaku, Paser Penajem Utara.

Para pemohon akan hadir dan mendaftarkan secara langsung gugatan uji formil tersebut ke MK sekira pukul 09.00.

“RUU Ibu Kota Negara dibahas di DPR sejak 7 Desember 2021 hingga disahkan 18 Januari 2022 (47 hari). Jika dikurangi dengan masa reses DPR terhitung 16 Desember sampai dengan 10 Januari 2022, praktis RUU Ibu Kota Negara hanya dibahas 17 hari saja,” ungkap Direktur Adokasi Kebijakan, Hukum, dan HAM AMAN, Muhammad Arman dalam keterangan tertulis, Kamis (31/3/2022) malam.

Baca juga: Hakim MK Minta Uji Formil dan Materiil UU IKN Dipisah

Pembahasan serbakilat itu membuat UU IKN dianggap mengabaikan pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan rakyat, termasuk akademisi dan warga di lokasi IKN yang akan terdampak langsung megaproyek tersebut.

Selain menutup partisipasi penuh warga, pemindahan ibu kota ini dianggap tak sensitif karena dilakukan di saat ekonomi baru mulai pulih usai dihantam pandemi Covid-19.

Para pemohon beranggapan, dana sekitar Rp 466 triliun untuk membangun ibu kota negara baru seharusnya dapat dialokasikan untuk pemulihan ekonomi.

Baca juga: Isi Judicial Review UU IKN: Pendapat Pakar Tak Dipertimbangkan, Pasal Bertentangan UUD

“Pertimbangan dampak lingkungan hidup, pelanggaran hak masyarakat adat dan masyarakat lokal di wilayah Ibu Kota Negara baru, ancaman perampasan wilayah adat, penggusuran, dan pembesaran eksploitasi wilayah penyanggah dan wilayah penyokong material pembangunan mega proyek Ibu Kota Negara baru di wilayah seluas 256.142 hektar, tidak digubris sama sekali oleh pengurus negara,” ujar Arman.

Sebelumnya, gugatan terhadap UU IKN juga sudah dilayangkan oleh Mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra, dan sejumlah pemohon pada 1 Maret 2022.

Saat ini, gugatan Azyumardi dkk masih bergulir di MK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sebut Pejabat Kementan yang Manipulasi Perjalanan Dinas Demi SYL Bisa Dihukum

KPK Sebut Pejabat Kementan yang Manipulasi Perjalanan Dinas Demi SYL Bisa Dihukum

Nasional
Puji Ahok, Megawati: Orang yang Berani di PDI-P Hanya yang Mantap, Tidak Goyang-goyang

Puji Ahok, Megawati: Orang yang Berani di PDI-P Hanya yang Mantap, Tidak Goyang-goyang

Nasional
Megawati: Saya Sekarang Provokator Demi Kebenaran dan Keadilan

Megawati: Saya Sekarang Provokator Demi Kebenaran dan Keadilan

Nasional
Ungkit Pemilu 2024 Curang Secara TSM, Megawati: Saya Tahu Kok!

Ungkit Pemilu 2024 Curang Secara TSM, Megawati: Saya Tahu Kok!

Nasional
Megawati Ajak Puan Tukar Posisi: Saya Jadi Ketua DPR, Kamu Jadi Ketum

Megawati Ajak Puan Tukar Posisi: Saya Jadi Ketua DPR, Kamu Jadi Ketum

Nasional
Andika Perkasa Disoraki di Rakernas PDI-P, Megawati: Kok Banyak Fans

Andika Perkasa Disoraki di Rakernas PDI-P, Megawati: Kok Banyak Fans

Nasional
Megawati Ucapkan Beribu Terima Kasih ke Hanura, PPP, dan Perindo karena Tetap Mau Bareng PDI-P

Megawati Ucapkan Beribu Terima Kasih ke Hanura, PPP, dan Perindo karena Tetap Mau Bareng PDI-P

Nasional
Ngaku Pernah Bersaing dengan Guntur Soekarnoputra, Megawati: Nanti Saya Lebih dari Kamu, Hehe Sorry

Ngaku Pernah Bersaing dengan Guntur Soekarnoputra, Megawati: Nanti Saya Lebih dari Kamu, Hehe Sorry

Nasional
Sedih PPP Tak Lolos Parlemen, Megawati: Tak Usah Khawatir, Nanti Menang Lagi

Sedih PPP Tak Lolos Parlemen, Megawati: Tak Usah Khawatir, Nanti Menang Lagi

Nasional
Tanpa Jokowi, Ini Sejumlah Menteri hingga Ketua Umum Partai yang Hadir di Rakernas PDI-P

Tanpa Jokowi, Ini Sejumlah Menteri hingga Ketua Umum Partai yang Hadir di Rakernas PDI-P

Nasional
Keberangkatan Gelombang Kedua Dimulai, 2 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Jeddah

Keberangkatan Gelombang Kedua Dimulai, 2 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Jeddah

Nasional
Soal Kemungkinan PDI-P Tentukan Sikap Politik di Rakernas, Budi Arie: Terserah Mereka

Soal Kemungkinan PDI-P Tentukan Sikap Politik di Rakernas, Budi Arie: Terserah Mereka

Nasional
Kasus SYL, KPK Sebut Pedangdut Nayunda Nabila Bisa Jadi Tersangka TPPU Pasif

Kasus SYL, KPK Sebut Pedangdut Nayunda Nabila Bisa Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Andika Perkasa-Andi Widjajanto Hadiri Rakernas PDI-P Kenakan Baju Partai

Andika Perkasa-Andi Widjajanto Hadiri Rakernas PDI-P Kenakan Baju Partai

Nasional
Prabowo Disebut Akan Kaji Penurunan UKT supaya Jauh Lebih Murah

Prabowo Disebut Akan Kaji Penurunan UKT supaya Jauh Lebih Murah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com