KPK Dalami Dugaan Aliran Uang untuk Pencalonan Abdul Gafur Jadi Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan adanya aliran uang untuk dukungan pencalonan Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud pada Musyawarah Daerah (Musda) dalam rangka pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat, Kalimantan Timur (Kaltim).

Pendalaman itu dilakukan melalui pemeriksaan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Paser, Abdullah; Ketua DPC Partai Demokrat Mahakam Ulu, Kelawing Bayau dan Ketua DPC Demokrat Kutai Barat, Paul Vius di kantor Mako Brimob Polda Kaltim, Kamis (31/3/2022).

Ketiga Ketua DPC itu diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten PPU, Kalimantan Timur, tahun 2021-2022.

"Para saksi dikonfirmasi terkait pengetahuan saksi soal dugaan adanya aliran sejumlah uang untuk dukungan pencalonan tersangka AGM (Abdul Gafur Mas'ud) pada musyawarah daerah dalam rangka pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Jumat (1/4/2022).

Baca juga: Kakak dari Bupati PPU Sebut Abdul Gafur Korban Partai Politik

Abdul Gafur sebelumnya diamankan dalam kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK Jakarta dan Kalimantan Timur pada 12 Januari 2022.

Seusai operasi tangkap tangan tersebut, KPK mengumumkan enam orang jadi tersangka terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten PPU.

KPK juga menetapkan Bendahara DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balqis, Plt Sekretaris Daerah PPU Mulyad, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PPU Edi Hasmoro sebagai tersangka.

Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga PPU Jusman, serta pihak swasta bernama Achmad Zudi juga ditetapkan sebagai tersangka.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat itu mengatakan, tim KPK mengamankan uang Rp 1,4 miliar dari penangkapan Abdul Gafur di lobi mal kawasan Jakarta Selatan.