Kompas.com - 01/04/2022, 11:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyatakan, Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) turut mengakomodasi dana bantuan korban atau victim trust fund bagi korban kekerasan seksual.

Hal ini disampaikan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej dalam rapat kerja pembahasan RUU TPKS dengan Badan Legislasi DPR, Kamis (31/3/2022).

"Pemerintah akan mengakomodasi mengenai victim trust fund dan kita sudah merumuskan dua ayat nanti sebagai cantolan, tapi kita tidak menggunakan istilah victim trust fund, kita menggunakan dana bantuan korban," kata Eddy, sapaan akrab Edward, Kamis.

Baca juga: RUU TPKS Bakal Atur Soal Pemeriksaan Saksi dan Korban Secara Daring

Eddy menuturkan, pemerintah mengusulkan agar ayat pertama mengatur bahwa kompensasi bagi korban kekerasan seksual diberikan melalui dana bantuan korban.

Lalu, ayat berikutnya menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai sumber pendanaan dan tata cara pemberian dana bantuan korban diatur dalam peraturan pemerintah (PP).

PP tersebut, kata Eddy, juga akan mengatur lembaga yang akan menangani dana bantuan korban tersebut.

"Dalam konteks kita ini, termasuk apakah ada lembaga tersendiri, atau kah diberikan kepada LPSK atau diberikan kepada Kementerian Keuangan, nanti cukup dalam peraturan pemerintah," ujar Eddy.

Usulan mengenai victim trust fund sebelumnya disampaikan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).

Baca juga: Pemerintah Usul Pemerkosaan dan Aborsi Tak Diatur RUU TPKS

Peneliti ICJR Maidina Rahmawati mengatakan, victim trust fund dirasa efektif lantaran penegak hukum tidak perlu membebankan restitusi kepada pelaku.

Maidina menjelaskan, victim trust fund tersebut bisa dikelola oleh Kementerian Keuangan dengan pengelolaan dan layanan dibantu oleh LPSK.

"ICJR rekomendasikan harusnya ada skema yang lebih efektif dibangun, yaitu victim trust fund, enggak perlu sulit enforce ke pelaku. Pelaku juga bisa dibebankan sanksi finansial yang nanti diolah trust fund untuk layanan dan bantuan korban. Itu perlu skema yang dibahas antar pemerintah," ujar Maidina.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2 Laporan Polisi Terhadap Brigadir J Dihentikan, Bareskrim: Tak Ada Peristiwa Pidana

2 Laporan Polisi Terhadap Brigadir J Dihentikan, Bareskrim: Tak Ada Peristiwa Pidana

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo Tersangka Kasus Jual Beli Jabatan

KPK Tetapkan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo Tersangka Kasus Jual Beli Jabatan

Nasional
Parsindo Fokus Garap Suara Loyalis Soeharto, Klaim Incar 5 Besar Suara Terbanyak DPR

Parsindo Fokus Garap Suara Loyalis Soeharto, Klaim Incar 5 Besar Suara Terbanyak DPR

Nasional
LPSK Beri Perlindungan Darurat untuk Bharada E

LPSK Beri Perlindungan Darurat untuk Bharada E

Nasional
Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo Kenakan Rompi Oranye KPK, Tangan Diborgol

Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo Kenakan Rompi Oranye KPK, Tangan Diborgol

Nasional
Tegaskan Tak Ada Pelecehan Istri Ferdy Sambo, Kabareskrim: Brigadir J Berada di Luar Rumah

Tegaskan Tak Ada Pelecehan Istri Ferdy Sambo, Kabareskrim: Brigadir J Berada di Luar Rumah

Nasional
Laporan Pelecehan Istri Sambo Dianggap Halangi Penyidikan Pembunuhan Brigadir J

Laporan Pelecehan Istri Sambo Dianggap Halangi Penyidikan Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Laporan Polisi Terkait Percobaan Pembunuhan Bharada E Juga Dihentikan

Laporan Polisi Terkait Percobaan Pembunuhan Bharada E Juga Dihentikan

Nasional
Bersedia Jadi Capres untuk Ketiga Kalinya, Prabowo: Saya Siap Terus Berjuang...

Bersedia Jadi Capres untuk Ketiga Kalinya, Prabowo: Saya Siap Terus Berjuang...

Nasional
Kasus Pelecehan Terhadap Istri Ferdy Sambo Dihentikan, Polisi: Tak Ditemukan Pidana

Kasus Pelecehan Terhadap Istri Ferdy Sambo Dihentikan, Polisi: Tak Ditemukan Pidana

Nasional
Prabowo Umumkan Maju di Pilpres 2024 sebagai Capres

Prabowo Umumkan Maju di Pilpres 2024 sebagai Capres

Nasional
Komnas HAM: Ada Komunikasi Sambo dan Istri yang Pengerauhi Pembunuhan Brigadir J

Komnas HAM: Ada Komunikasi Sambo dan Istri yang Pengerauhi Pembunuhan Brigadir J

Nasional
KPK Tahan Eks Pejabat Kemenkeu Terkait Suap Pengurusan DID dan DAK

KPK Tahan Eks Pejabat Kemenkeu Terkait Suap Pengurusan DID dan DAK

Nasional
Temui Jokowi, Bamsoet Singgung PPHN untuk Jamin IKN Berlanjut

Temui Jokowi, Bamsoet Singgung PPHN untuk Jamin IKN Berlanjut

Nasional
Kejagung Terima SPDP Ferdy Sambo-Bharada E, Kasus Pembunuhan Berencana

Kejagung Terima SPDP Ferdy Sambo-Bharada E, Kasus Pembunuhan Berencana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.