Wacana Pemilu Ditunda dan Jokowi 3 Periode Terus Bergulir dari Pejabat, Istana Juga Membiarkan...

Bahlil, masih lekat dalam ingatan, sempat mengutarakan wacana itu pada Januari lalu.

Saat itu, Ia beralasan membawa suara para pelaku usaha yang berharap penyelenggaraan Pemilu 2024 atau peralihan kepemimpinan itu ditunda.

Pada Januari lalu, alasan yang dibawanya adalah karena pelaku usaha mempertimbangkan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

Kemarin, Rabu, Bahlil kembali berbicara soal wacana penundaan pemilu. 

Membawa unsur politisi karena tengah berada di lingkungan parlemen, Bahlil mengatakan bahwa dukungan terhadap wacana penundaan pemilu tidak bisa dilarang.

"Ini parlemen, lembaga demokrasi, orang mau cerita apa saja boleh termasuk penundaan pemilu. Jangan diharamkan," kata Bahlil di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Penundaan pemilu wajar

Tak hanya itu, Bahlil juga menilai suara-suara penundaan pemilu adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi.

Ia mengatakan, dalam sebuah negara demokrasi, menyatakan sebuah pendapat, termasuk penundaan pemilu diwajarkan.

"Itu (penundaan pemilu) wajar-wajar saja. Tinggal bagaimana proses di parlemen bagaimana, boleh atau tidak, monggo diselesaikan di sini," jelasnya.

Baca juga: Dilema Negeri Demokrasi: Elite Gulirkan Isu Tunda Pemilu, Kepala Desa Serukan Jokowi 3 Periode

Di sisi lain, ia menilai wacana penundaan pemilu justru baik dari segi investasi.

Hanya saja, ia menaruh catatan bahwa penundaan pemilu itu dilakukan secara komprehensif dan sesuai mekanisme perundang-undangan.

KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Menteri Investasi Bahlil Lahadalia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/3/2022).

"Dari sisi investasi, pengusaha butuh kepastian, stabilitas politik. Kalau wacana penundaan bisa dilakukan secara konprehensif daan dalam mekanisme UU, dalam pandangan saya itu akan bagus untuk investasi," klaim Bahlil.

Jokowi menikmati tiga periode?

Wacana penundaan pemilu dan presiden tiga periode nampaknya akan terus bergulir. Hal ini berkaca pada tanggapan Presiden Jokowi yang dinilai sejumlah pihak sebagai pernyataan bersayap.