Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati: Kurangi Rapat-rapat Penanggulangan Bencana, ke Lapangan Deh

Kompas.com - 30/03/2022, 13:52 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri mengatakan, kementerian dan lembaga terkait penanganan bencana harus sering turun ke lapangan untuk memetakan potensi bencana alam di setiap daerah.

Menurut Megawati, agenda rapat penanggulangan bencana sebaiknya dikurangi dan diperbanyak terjun ke lapangan.

Dia pun menyentil Menteri PUPR dan jajarannya yang hadir dalam agenda Ekspose Nasional Monitoring dan Adaptasi Perubahan Iklim yang ditayangkan secara daring, Rabu (30/3/2022).

Baca juga: Curhat ala Megawati: Sedih dan Jengkel Dirundung soal Minyak Goreng hingga Menangis Jokowi Dihina

"Ini ada Menteri PUPR. Saya dengar di sini kumpul semua. Nah ini harus memang jadi tradisi, please jangan deh bikin rapat-rapat, ke lapangan deh coba melihat setiap daerah," ujarnya.

Dia pun mengungkapkan kondisi saat bencana gempa Palu pada 2018.

Saat itu juga terjadi likuifaksi atau pergeseran muka tanah sehingga yang meluluhlantakkan permukiman warga.

Megawati mengungkapkan, saat itu akses untuk mengirim berbagai bantuan ke lokasi terkendala.

Belajar dari kondisi itu dia meminta agar kementerian terkait memperhatikan soal akses ke tempat terdampak bencana.

"Yang utama itu untuk makanan minuman, itu kehidupan," jelas Megawati.

Merujuk dari kondisi itu dia menekankan agar pejabat terkait dan jajarannya memiliki nalar yang baik dan cepat tanggap saat kondisi bencana.

Megawati menyesalkan masih banyak pihak yang tidak segera sigap bekerja saat terjadi bencana alam.

Baca juga: Saat Megawati Resah Pernyataan soal Minyak Goreng Disalahartikan dan Ditarik-tarik ke Politik...

"Kita memang secara nalar mesti turun. Tidak bisa. Kayaknya bangsa Indonesia itu kok tidak segera sigap bekerja bet, bet, bet bet gitu lho," tegasnya.

Selain itu, mitigasi potensi bencana alam pun diharapkan tidak menanti kondisi siaga bencana.

Kementerian dan lembaga terkait menurutnya harus segera memetakan dan memantau perkembangannya setiap waktu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com