Kompas.com - 30/03/2022, 13:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Lucia Rizka Andalusia mengatakan, ada 19,3 juta dosis vaksin yang kedaluwarsa selama periode Januari sampai Maret 2022.

"Per 26 Maret jumlah vaksin expired date di pusat ada pada rentang waktu awal Januari sampai akhir Maret sebesar 19,3 juta dosis, sedangkan yang akan expired date di bulan April 1,5 juta dosis," kata Lucia dalam rapat dengar pendapat (RDP) secara virtual dengan Komisi IX DPR, Rabu (30/3/2022).

Baca juga: Kemenkes: 63,4 Juta Vaksin Covid-19 Bentuk Hibah Akan Diterima Selama 2022

Lucia mengatakan, sebagian besar dosis vaksin yang kedaluwarsa tersebut diperoleh dalam bentuk hibah.

Vaksin tersebut, lanjutnya, diterima pemerintah dengan masa kedaluwarsa yang pendek.

"Karenanya kita nanti akan perbaiki (jadwal kedatangan vaksin) untuk tahun 2022," ujarnya.

Baca juga: Vaksin Booster Syarat Mudik Dinilai Tepat, Kemenkes: Sekarang Orang Antre untuk Divaksin

Lebih lanjut, Rizka mengatakan, pihaknya juga akan kembali mengatur distribusi vaksin ke daerah-daerah, di mana vaksin yang mendekati masa kedaluwarsa harus segera digunakan di daerah-daerah.

"Jadi 97 persen vaksin expired date itu adalah yang bersumber dari hibah," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu
Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Profil MH Thamrin yang Diabadikan di Uang Kertas Baru Pecahan Rp 2.000

Profil MH Thamrin yang Diabadikan di Uang Kertas Baru Pecahan Rp 2.000

Nasional
3 Partai yang Gagal Lolos Pendaftaran Pemilu Konsultasi ke Bawaslu, Siap Gugat KPU

3 Partai yang Gagal Lolos Pendaftaran Pemilu Konsultasi ke Bawaslu, Siap Gugat KPU

Nasional
Profil Ir. Djuanda yang Diabadikan di Uang Kertas Baru Rp 50.000

Profil Ir. Djuanda yang Diabadikan di Uang Kertas Baru Rp 50.000

Nasional
Komnas HAM Belum Tahu Isi Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Kasus HAM Berat Nonyuridis

Komnas HAM Belum Tahu Isi Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Kasus HAM Berat Nonyuridis

Nasional
Per 17 Agustus 2022, Kasus Positif Covid-19 Turun 53 Persen Dibanding Tahun Lalu

Per 17 Agustus 2022, Kasus Positif Covid-19 Turun 53 Persen Dibanding Tahun Lalu

Nasional
KPK Tetapkan 5 Tersangka Suap Pengurusan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sulsel

KPK Tetapkan 5 Tersangka Suap Pengurusan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sulsel

Nasional
Profil Idham Chalid yang Diabadikan di Uang Kertas Rp 5.000

Profil Idham Chalid yang Diabadikan di Uang Kertas Rp 5.000

Nasional
Wapres Ingin Asuransi Syariah RI Bisa Bersaing di Tingkat Regional

Wapres Ingin Asuransi Syariah RI Bisa Bersaing di Tingkat Regional

Nasional
PPP Minta Maaf Terkait Pernyataan Suharso soal ‘Amplop’ Kiai

PPP Minta Maaf Terkait Pernyataan Suharso soal ‘Amplop’ Kiai

Nasional
Soal Kemungkinan PDI-P Gabung KIB, Waketum PAN: Masih Bisa Terjadi

Soal Kemungkinan PDI-P Gabung KIB, Waketum PAN: Masih Bisa Terjadi

Nasional
35 Polisi Langgar Etik Terkait Kasus Brigadir J, Mahfud: Perintang Penyidikan Harus Dipidana

35 Polisi Langgar Etik Terkait Kasus Brigadir J, Mahfud: Perintang Penyidikan Harus Dipidana

Nasional
Diplomasi G20, Indonesia Lobi Negara Lain Sumbang Dana Hibah Penanganan Pandemi

Diplomasi G20, Indonesia Lobi Negara Lain Sumbang Dana Hibah Penanganan Pandemi

Nasional
Belum Lindungi Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat Paniai, Ini Penjelasan LPSK

Belum Lindungi Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat Paniai, Ini Penjelasan LPSK

Nasional
Kemenkes Pastikan Pengembangan Hub Vaksin mRNA di Indonesia Terus Berjalan

Kemenkes Pastikan Pengembangan Hub Vaksin mRNA di Indonesia Terus Berjalan

Nasional
Fraksi Golkar Bantah Ketua MPR yang Sebut PPHN Sudah Disepakati

Fraksi Golkar Bantah Ketua MPR yang Sebut PPHN Sudah Disepakati

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.