Hierarki Peraturan Perundang-undangan dalam TAP MPR No. III Tahun 2000

KOMPAS.com - Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki jenjang kebijakan publik yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang sifatnya mengikat secara umum. Hierarki peraturan perundang-undangan pernah diatur dalam TAP MPR Nomor III/MPR/2000.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 mengatur tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan.

Tata Urutan Perundang-undangan dalam TAP MPR Nomor III/MPR/2000

Pasal 2 TAP MPR Nomor III/MPR/2000 menyebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan adalah:

• Undang-undang Dasar 1945.
• Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
• Undang-undang.
• Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu.
• Peraturan pemerintah.
• Keputusan presiden.
• Peraturan daerah.

UUD 1945 adalah bentuk peraturan perundangan tertinggi yang menjadi dasar dan sumber bagi semua peraturan-peraturan di bawahnya dalam negara.

Sesuai dengan prinsip negara hukum, maka setiap peraturan perundangan harus bersumber dan mengacu secara tegas pada peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.

Baca juga: Peraturan Perundang-Undangan: Pengertian dan Fungsinya

Penjelasan lebih lanjut mengenai arti, fungsi, dan kedudukan dari masing-masing bentuk produk hukum tercantum dalam pasal 3, yaitu:

• UUD 1945: Hukum dasar tertulis negara yang memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara.
• Ketetapan MPR RI: Putusan MPR sebagai pengemban kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR.
• Undang-undang atau UU: Dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR bersama presiden untuk melaksanakan UUD 1945 serta ketetapan MPR.
• Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang: Dibuat oleh presiden dalam hal kegentingan yang memaksa dengan ketentuan tertentu, yaitu:
  • Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan berikutnya.
  • DPR dapat menerima atau menolak perpu dengan tidak mengadakan perubahan.
  • Apabila perpu ditolak oleh DPR, maka perpu tersebut harus dicabut.
• Peraturan Pemerintah: Dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang.
• Keputusan Presiden: Dibuat oleh presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan.
• Peraturan Daerah: Peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Peraturan daerah atau perda provinsi dibuat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi atau DPRD provinsi bersama gubernur. Perda kabupaten atau kota dibuat oleh DPRD kota bersama walikota atau bupati.

Referensi

• Busroh, Firman Freddy. 2018. Memahami Hukum Konstitusi Indonesia. Depok: Rajawali Pers