Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Darmansjah Djumala
Diplomat dan Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri

Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri dan Dosen Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung.

Menakar Kehadiran Rusia di G20

Kompas.com - 28/03/2022, 05:45 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Kedua, aspek prinsip diplomasi multilateral. Secara teoretik, ada tiga prinsip diplomasi multilateral: persamaan hak (indivisibility), non-diskriminatif (non-discrimination) dan timbal-balik jangka panjang (diffuse reciprocity).

Persamaan hak bermakna setiap anggota punya hak yang sama untuk ikut dalam deliberasi permasalahan. Dalam konteks G20, ini berarti Rusia berhak untuk ikut di setiap pembahasan isu di G20.

Non-diskriminatif (non-discrimination) merujuk kepada perlakuan yang sama terhadap semua anggota.

Setiap negara anggota berhak menerima perlakuan yang sama seperti yang diberikan kepada anggota lain.

Jika undangan diberikan kepada semua negara anggota G20, Rusia juga harus diundang.

Resiprositas (perlakuan timbal balik) dalam diplomasi adalah lumrah. Dalam diplomasi bilateral, resiprositas bisa dinikmati saat itu juga ketika transaksi atau deal politik disetujui.

Berbeda dengan diplomasi bilateral, resiprositas dalam diplomasi multilateral bersifat jangka panjang.

Jika AS dan sekutu Baratnya memberikan konsesi bagi Rusia untuk hadir di G20 saat ini, bukan tidak mungkin di masa yang akan datang (entah kapan) Rusia memberikan konsesi kepada AS dan sekutunya sesuai kepentingan politik mereka.

Ketiga, dari perspektif diplomasi Indonesia. Ketika menyetujui resolusi PBB yang mengecam invasi Rusia ke Ukraina, Indonesia telah menunjukkan kemandirian dalam memutuskan sikap politiknya.

Sikap politik yang diinspirasi oleh nilai-nilai yang terkandung dalam Konstitusi, yang dimanifestasikan dalam prinsip bebas-aktif dan non-blok.

Prinsip bebas-aktif dan non-blok Indonesia bukan berarti netral, bukan tidak memihak. Bebas-aktif Indonesia tentu berpihak. Berpihak kepada kepentingan nasional.

Dalam konteks konflik Rusia-Ukraina, kepentingan nasional Indonesia ada tiga: menghentikan kekerasan, solusi damai dan dialog, serta akses bantuan kemanusiaan.

Karena ketiga kepentingan nasional itu sudah terefleksikan dengan baik di resolusi, Indonesia mendukung resolusi itu.

Di sini jelas, dukungan Indonesia terhadap resolusi PBB didasarkan atas kepentingan nasional. Bukan atas tekanan negara lain, apalagi mengekor AS. Itulah manifestasi kemandirian politik luar negeri Indonesia.

Sekali lagi, Indonesia menunjukkan kemandiriannya. Meski ada tekanan dari beberapa negara, Indonesia mantap hati mengundang Rusia. Sikap Indonesia konsisten dengan prinsip bebas-aktif dan non-blok.

Dalam pakem diplomatik, sikap Indonesia ini sudah sesuai dengan prinsip diplomasi multilateral yang selama ini menjadi pegangan para diplomat.

Dengan berpedoman pada karakter dan prinsip diplomasi multilateral, sejatinya diplomasi Indonesia itu rasional.

Tidak didorong oleh pertimbangan suka atau tidak (like and dislike) terhadap negara anggota tertentu.

Dengan kemandirian politik yang bebas-aktif, Indonesia menunjukkan pada dunia bahwa mengundang Rusia ke G20 adalah keputusan yang “diplomatically proper and politically correct”.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengusaha Hendry Lie Jadi Tersangka Kasus Korupsi Timah

Pengusaha Hendry Lie Jadi Tersangka Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo: Kami Maju dengan Kesadaran Didukung Kumpulan Tokoh Kuat, Termasuk PBNU

Prabowo: Kami Maju dengan Kesadaran Didukung Kumpulan Tokoh Kuat, Termasuk PBNU

Nasional
Prabowo: Saya Merasa Dapat Berkontribusi Beri Solusi Tantangan Bangsa

Prabowo: Saya Merasa Dapat Berkontribusi Beri Solusi Tantangan Bangsa

Nasional
Prabowo Sebut Jokowi Siapkan Dirinya Jadi Penerus

Prabowo Sebut Jokowi Siapkan Dirinya Jadi Penerus

Nasional
Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Nasional
Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show 'Pick Me Trip in Bali'

Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show "Pick Me Trip in Bali"

Nasional
Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com