Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Darmansjah Djumala
Diplomat dan Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri

Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri dan Dosen Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung.

Menakar Kehadiran Rusia di G20

Kompas.com - 28/03/2022, 05:45 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PEMERINTAH Indonesia berketetapan hati mengundang Rusia hadir di Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20, di Washington DC, AS, 20 April mendatang.

Ini adalah pertemuan G20 pertama pascainvasi Rusia ke Ukraina, 24 Februari lalu.

Banyak pihak menilai, pertemuan ini menjadi batu ujian pertama bagi diplomasi Indonesia.

Di tengah kecaman internasional terhadap invasi Rusia ke Ukraina, tak pelak undangan itu memantik reaksi dari AS dan sekutu Baratnya.

Ada indikasi AS sedang melobby sekutunya untuk mengucilkan Rusia dari berbagai organisasi internasional. Termasuk di G20.

Namun Indonesia bersikukuh tetap mengundang Rusia. Bagaimana menakar kehadiran Rusia di G20 dalam perspektif diplomasi multilateral dan kepentingan Indonesia?

Kehadiran Rusia dalam rangkaian perhelatan G20 setidaknya dapat dipindai dari tiga aspek amatan.

Baca juga: Prinsip Bebas-Aktif dalam Konflik Rusia-Ukraina

Pertama, aspek substansi. Sejak awal dibentuk pada 1999 (kemudian ditingkatkan representasinya ke level kepala negara pada 2008), G20 dimaksudkan sebagai forum dialog multilateral yang membahas dan mengkoordinasikan kebijakan ekonomi internasional, khususnya terkait stabilitas keuangan internasional, perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.

Masyarakat internasional terlanjur memahami bahwa G20 adalah forum multilateral yang membahas isu ekonomi dan keuangan internasional.

Pernah memang G20 terombang-ambing mempertimbangkan kehadiran Rusia di G20. Kala itu AS dan sekutu Baratnya juga berusaha menghalangi Rusia hadir di KTT G20 di Brisbane, Australia, 2014.

Alasannya: karena Rusia menduduki Crimea, Luhanks dan Donetsk, wilayah selatan dan timur Ukraina.

Tapi Putin tetap hadir – meski pulang lebih cepat. Ini tentu atas undangan Australia sebagai tuan rumah.

Di sini terlihat bahwa ada preseden di G20: negara tuan rumah tetap mengundang Rusia meski ada masalah politik.

Dalam pakem diplomasi multilateral, preseden sering dijadikan acuan dalam mengambil keputusan bersama.

Pertimbangan semacam ini sangat mungkin digunakan Indonesia untuk tetap mengundang Rusia dalam rangkaian acara G20.

Baca juga: Ukraina, Sang Pelanduk di Bumi Eropa

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com