Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setelah Disentil, Polri Nyatakan Akan Ikuti Arahan Presiden Terkait Pengadaan Seragam

Kompas.com - 25/03/2022, 20:08 WIB
Tatang Guritno,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri, Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan, Polri akan mengikuti arahan Presiden Joko Widodo terkait pengadaan seragam jajarannya.

Hal itu disampaikan Dedi saat menanggapi pernyataan Jokowi untuk tidak melakukan impor sepatu dan seragam polisi.

“Kalau Polri pengadaan mendukung kebijakan pemerintah dan mempedomani arahan Bapak Presiden,” kata Dedi, Jumat (25/3/2022).

Baca juga: Jokowi Jengkel RI Impor CCTV, Seragam Polisi hingga Sepatu Tentara: Jangan Diteruskan!

Sebelumnya, saat memberi pengarahan secara virtual dalam acara Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia yang digelar di Bali pagi tadi, Jokowi menyinggung sejumlah kementerian dan lembaga yang masih melakukan impor untuk kebutuhan sehari-hari. Salah satu lembaga yang disinggung Jokowi adalah TNI dan Polri.

“Seragam dan sepatu tentara dan polisi beli dari luar (negeri), kita ini produksi di mana-mana bisa. Jangan diterus-teruskan,” kata Presiden.

Jokowi juga mengingatkan sejumlah kementerian agar lebih memilih produk dalam negeri. Ia menegur Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang masih mengimpor berbagai alat kesehatan.

“Alat kesehatan (alkes). Menteri Kesehatan, ini tempat tidur untuk rumah sakit, produksi saya lihat di Yogyakarta ada, Bekasi, Tangerang ada,” kata Jokowi.

“(Kenapa) beli impor, mau diterus-teruskan? Mau saya umumkan kalau saya jengkel. Ini RSUD juga impor. Kemenkes impor. Tak baca nanti. Karena sekarang gampang banget detail saya lihat,” ujar Presiden.

Menteri Pertanian Syafrul Yasin Limpo juga mendapat peringatan dari Jokowi. Presiden kecewa karena banyak traktor di Indonesia berasal dari luar negeri.

Presiden juga menyinggung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek). Jokowi mengungkapkan kementerian yang dipimpin Nadiem Makarim itu hanya menghabiskan dana Rp 2 triliun untuk membeli produk dalam negeri.

“Urusan beli bangku, beli kursi, masak mau impor kita? Laptop mau impor kita? Kita sudah bisa bikin semuanya itu. Sudahlah jangan diterus-teruskan,” imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com