Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Angin Reshuffle yang Bikin Gerah PKB, Minta Jokowi Tak Ganggu "Jatah" Menteri

Kompas.com - 25/03/2022, 11:33 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perombakan kabinet atau reshuffle masih menjadi perbincangan. Meskipun reshuffle yang digadang-gadang terjadi pada Rabu Pon (23/3/2022) nyatanya tidak ada.

Namun, isu reshuffle tampaknya membuat salah satu partai politik merasa terganggu. Partai itu adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Melalui Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin, isu reshuffle hendaknya tidak mengganggu PKB.

Baca juga: Enggan Kursi PKB Diganggu, Cak Imin Dinilai Tak Rela PAN Masuk Kabinet

Secara lugas, Cak Imin mewanti-wanti jika Partai Amanat Nasional (PAN) masuk dalam kabinet, maka tidak mengganggu kursi yang sudah diduduki kader PKB. Dia menyampaikan hal itu agar tidak menimbulkan konflik antarkedua partai.

"Silakan, asal enggak ganggu PKB. Kalau ganggu PKB, bisa Ukraina lawan Rusia nanti, masak PAN lawan PKB," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (24/3/2022).

Sebagaimana diketahui, isu reshuffle beberapa waktu belakangan santer terdengar akan mengakomodasi PAN masuk dalam kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Baca juga: Waketum PKB: Ada Menteri yang Gunakan Posisinya untuk Kampanye Capres

Sentil menteri kampanye 2024

Seiringan dengan isu reshuffle, PKB mengajak semua pihak menyoroti sejumlah menteri yang dinilai melakukan kampanye untuk agenda menyalonkan diri dalam Pilpres 2024 atau sebagai calon presiden (capres).

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, para menteri seharusnya fokus saja sebagai pembantu Presiden, bukan justru berkampanye dalam rangka Pilpres.

Baca juga: Isu Reshuffle, Mendag, Menaker, dan Menag Dinilai Berpotensi Diganti Jokowi

"Jangan gunakan posisi menteri untuk kampanye politik dalam konteks untuk menjadi capres-capres, itu kan ada," kata Jazilul dalam keterangannya, Kamis.

Kendati demikian, Jazilul tak mengungkapkan siapa sejumlah menteri yang dimaksud melakukan kampanye tersebut.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com