Angin Reshuffle yang Bikin Gerah PKB, Minta Jokowi Tak Ganggu "Jatah" Menteri

JAKARTA, KOMPAS.com - Perombakan kabinet atau reshuffle masih menjadi perbincangan. Meskipun reshuffle yang digadang-gadang terjadi pada Rabu Pon (23/3/2022) nyatanya tidak ada.

Namun, isu reshuffle tampaknya membuat salah satu partai politik merasa terganggu. Partai itu adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Melalui Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin, isu reshuffle hendaknya tidak mengganggu PKB.

Baca juga: Enggan Kursi PKB Diganggu, Cak Imin Dinilai Tak Rela PAN Masuk Kabinet

Secara lugas, Cak Imin mewanti-wanti jika Partai Amanat Nasional (PAN) masuk dalam kabinet, maka tidak mengganggu kursi yang sudah diduduki kader PKB. Dia menyampaikan hal itu agar tidak menimbulkan konflik antarkedua partai.

"Silakan, asal enggak ganggu PKB. Kalau ganggu PKB, bisa Ukraina lawan Rusia nanti, masak PAN lawan PKB," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (24/3/2022).

Sebagaimana diketahui, isu reshuffle beberapa waktu belakangan santer terdengar akan mengakomodasi PAN masuk dalam kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Baca juga: Waketum PKB: Ada Menteri yang Gunakan Posisinya untuk Kampanye Capres

Sentil menteri kampanye 2024

Seiringan dengan isu reshuffle, PKB mengajak semua pihak menyoroti sejumlah menteri yang dinilai melakukan kampanye untuk agenda menyalonkan diri dalam Pilpres 2024 atau sebagai calon presiden (capres).

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, para menteri seharusnya fokus saja sebagai pembantu Presiden, bukan justru berkampanye dalam rangka Pilpres.

Baca juga: Isu Reshuffle, Mendag, Menaker, dan Menag Dinilai Berpotensi Diganti Jokowi

"Jangan gunakan posisi menteri untuk kampanye politik dalam konteks untuk menjadi capres-capres, itu kan ada," kata Jazilul dalam keterangannya, Kamis.

Kendati demikian, Jazilul tak mengungkapkan siapa sejumlah menteri yang dimaksud melakukan kampanye tersebut.

KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO Presiden RI, Joko Widodo memperkenalkan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju dan pejabat setingkat menteri sebelum pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri.

"Kalau mau ditambah monggo, dikurangi jangan"

Masih dari Jazilul, ia juga mengomentari isu reshuffle yang santer terdengar. Menurut dia, reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.

Oleh karena itu, dia menilai bagi PKB, yang terpenting dari reshuffle adalah Presiden Jokowi dan pemerintahan bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat.

Baca juga: Pasang Surut Isu Reshuffle dan Masuknya PAN ke Gerbong Koalisi Jokowi

Namun, Jazilul sedikit menyinggung agar jatah kursi menteri dari PKB pun tidak dikurangi, jika reshuffle terjadi.

"Kalau PKB mau ditambah monggo, itu haknya Presiden. Kalau dikurangi kita ya jangan," paparnya.

Tiga menteri PKB berpotensi dicopot

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo memprediksi, setidaknya tiga menteri dari PKB berpotensi dicopot Jokowi.

Tiga menteri itu di antaranya adalah Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.

Baca juga: Kisah PAN Koalisi Tanpa Keringat Jokowi yang Tak Dapat Kursi Menteri, Kini Dukung Penundaan Pemilu

Mereka dinilai publik menunjukkan performa kerja yang kurang baik.

"Jadi menurut saya, kalaupun ada yang dicopot ya kira-kira menteri itu," kata Kunto kepada Kompas.com, Selasa (22/3/2022).

Meski demikian, Kunto mengingatkan bahwa reshuffle menjadi kewenangan penuh presiden.