Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/03/2022, 09:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengevaluasi konsumsi anggaran kementerian dan pemerintah daerah yang justru lebih banyak digunakan untuk membeli produk impor.

Menurut dia, mayoritas konsumsi barang lebih banyak berasal dari impor dan mengabaikan produk dalam negeri.

"Malah beli barang-barang impor, mau kita terus-teruskan? Endak, endak bisa. Kalau kita beli barang impor bayangkan Bapak, Ibu, kita beri pekerjaan ke negara lain. Duit kita, capital outflow keluar, pekerjaan ada di sana. Bukan di sini," ujar Jokowi saat memberikan pengarahan di acara Afirmasi Bangga Buatan Indonesia yang ditayangkan secara virtual pada Jumat (25/3/2022).

"Coba kita belokkan semua ke sini, barang yang kita beli, barang dalam negeri. Berarti akan ada investasi, berarti membuka lapangan pekerjaan. Tadi sudah dihitung, bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan. Kalau ini tidak dilakukan, sekali lagi, bodoh banget kita ini," tegasnya.

Baca juga: Jokowi Jengkel karena Impor Tinggi: APBN Kita Kok Dibelikan Barang Impor, Geregetan Saya

Dalam kesempatan itu, Jokowi menekankan pentingnya konsumsi produk dalam negeri sebagai upaya untuk mendorong penggunaan APBN dan APBD untuk memicu pertumbukan ekonomi.

Strategi tersebut dinilainya penting sebab kondisi dunia saat ini serba tidak pasti dan hampir semua negara mengalami inflasi.

Namun, Jokowi merasa sedih saat memeriksa pengadaan barang dan jasa oleh kementerian dan pemda, lantaran tingginya konsumsi barang impor.

"Saya sedih. Belinya barang-barang impor semua. Padahal kita memiliki pengadaan barang dan jasa anggaran modal pusat itu Rp 526 triliun. Kemudian untuk daerah anggarannya Rp 535 triliun. Lebih gede daerah," jelas Jokowi.

Selain itu, ia menambahkan, anggaran modal bagi BUMN sebesar Rp 420 triliun. Menurut Jokowi, rincian anggaran modal untuk pusat, daerah maupun BUMN sangat besar.

"Kalau digunakan, kita enggak usah muluk-muluk, dibelokkan 40 persen saja, 40 persen saja itu bisa men-trigger growth ekonomi kita yang pemerintah dan pemda bisa 1,71 persen," jelasnya.

Baca juga: Jokowi Dinilai Bisa Mediasi Biden-Putin soal Ukraina Sebelum KTT G20

"Yang BUMN 1,5 sampai 1,7 persen. Ini kan 2 persen lebih, enggak usah cari ke mana-mana, tidak usah cari investor, kita diem saja tapi konsisten beli barang yang diproduksi pabrik, industri, UKM kita. Kok tidak kita lakukan. Bodoh sekali kita kalau tidak melakukan ini," tambah Kepala Negara.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.