Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AS dan Sekutu Dorong Rusia Dikeluarkan dari G20, Anggota DPR: RI Jangan Terbawa Arus

Kompas.com - 24/03/2022, 12:28 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Dave Laksono mengingatkan Indonesia agar tak ikut arus negara-negara Barat yang mempertimbangkan Rusia dikeluarkan dari G20.

Sebagai presidensi G20, sebaiknya Indonesia justru mendorong negara Barat untuk mencari solusi bersama mengatasi konflik di Rusia-Ukraina.

"Jangan sampai kita itu terbawa dengan rencana atau genderang dari negara Barat, ini juga semestinya kita bisa mendorong untuk negara-negara barat membawa solusi bukan hanya memberikan sanksi-sanksi ekonomi," kata Dave saat dihubungi Kompas.com, Kamis (24/3/2022).

Baca juga: Dubes Rusia untuk Indonesia: Putin Berencana Hadiri KTT G20 di Bali

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, yang perlu dilakukan negara-negara di dunia untuk menyikapi konflik dua wilayah tersebut adalah membawa perdamaian.

Pasalnya, Dave menilai konflik Rusia-Ukraina begitu menyedihkan dan disayangkan warga dunia.

"Apa yang terjadi dengan Rusia dan Ukraina itu adalah satu hal yang menyedihkan dan kita tentu tidak menginginkan pertempuran itu terus berlanjut," ujar dia.

Oleh karena itu, Dave berpendapat mengeluarkan Rusia dari G20 bukan lah solusi membawa perdamaian.

Indonesia pun dinilai tidak menjadi soal jika menerima Rusia hadir dalam G20.

Menurut dia, pertemuan itu diharap mendapatkan solusi persoalan yang terjadi di negara Eropa Timur tersebut.

"Forum ini (G20) justru jangan Rusia dikeluarkan. Justru kita bisa duduk, beri kesempatan untuk bicara, saling mendengarkan dan bisa mencari solusi perdamaian," tutur Dave.

Ia mengingatkan, Indonesia perlu memanfaatkan momentum G20 dengan sebaik-baiknya dalam ikut berperan mengakhiri konflik Rusia-Ukraina.

"Bukan justru merusak hubungan baik kita dengan negara-negara di Eropa timur, khususnya Rusia," pungkasnya.

Sebelumnya, pada Selasa (22/3/2022), Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan, menyatakan bahwa Amerika Serikat (AS) akan memimpin tekanan pada Rusia untuk disingkirkan dari forum internasional atas langkah invasi ke Ukraina.

"Mengenai pertanyaan G20, saya hanya akan mengatakan, kami percaya bahwa ini tidak bisa menjadi bisnis seperti biasa bagi Rusia di lembaga internasional dan komunitas internasional," kata Jake Sullivan.

Baca juga: RI Diyakini Tetap Akan Undang Rusia di KTT G20

Sementara itu, China berbeda pandangan dengan AS. China menggambarkan Rusia sebagai anggota penting G20.

China telah memberikan tingkat perlindungan diplomatik ke Rusia yang semakin terisolasi atas invasinya ke Ukraina, dengan ekonominya diikat oleh sanksi.

"G20 adalah forum utama untuk kerja sama ekonomi internasional," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin kepada wartawan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com