Kompas.com - 23/03/2022, 13:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik berharap, dialog damai yang tengah diinisiasi antara pemerintah, TNI/Polri dan kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM), dapat berujung pada terciptanya gencatan senjata.

Dalam menginisiasi dialog damai, Komnas HAM melalui kantor perwakilan di Papua maupun kantor pusat di Jakarta berupaya membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh kunci di Bumi Cenderawasih maupun mancanegara, utamanya tokoh-tokoh pro-kemerdekaan Papua.

"Misinya saya katakan, yang pertama adalah mencegah terulangnya kekerasan. Kalau ketemu, saya akan bicara dengan semua pihak, bisakah menghentikan pendekatan senjata ini, dan kita masuk dalam pendekatan dialog? Itu dulu pertanyaannya," ungkap Taufan dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (23/3/2022).

"Kalau bisa, berarti ada satu tahapan yang saya sebut sebagai bahasa yang digunakan orang, gencatan senjata. Artinya, semua pihak sepakat (pendekatan dialog)," lanjutnya.

Baca juga: Komnas HAM Dalami Keterangan Sejumlah Pihak Terkait Dugaan Salah Tangkap Begal dan Penyiksaan oleh Polisi

Saat ini, pendekatan bersenjata masih menjadi kebijakan di Papua, baik yang dilakukan oleh Jakarta maupun kelompok pro-kemerdekaan di Papua.

Taufan mengeklaim, TNI-Polri mendukung inisiasi dialog damai ini kendati saat ini pendekatan bersenjata masih diterapkan di Papua melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dari TNI dan Operasi Damai Cartenz dari Polri.

"Termasuk pihak internasional juga akan kita mintakan untuk membantu agar semua pihak hentikan semua pertikaian senjata itu, masuk meja perundingan," kata dia.

"Itu misinya. Setelah sepakat itu, kita rumuskan bersama, formula dialog antara pemerintah Indonesia dengan tokoh-tokoh Papua termasuk yang pro-kemerdekaan untuk mencari solusi," lanjut Taufan.

Ia mengaku optimistis bahwa dialog damai Jakarta-Papua ini bisa tercapai, seperti halnya yang terjadi di Aceh.

Baca juga: Nilai Janggal Putusan Lepas Terdakwa Unlawful Killing, YLBHI Singgung soal Temuan Komnas HAM

"Saya belasan tahun ikuti Aceh sebagai peneliti dan aktivis, bahkan disertasi saya soal Aceh Merdeka. Semua orang pesimistis, tapi nyatanya bisa kesepakatan damai yang kita sebut Perjanjian Helsinki," ujar Taufan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diklaim Sudah 'Fix' Capreskan Anies dan Gabung Koalisi Perubahan, PKS: Doakan Akhir Tahun Ini

Diklaim Sudah "Fix" Capreskan Anies dan Gabung Koalisi Perubahan, PKS: Doakan Akhir Tahun Ini

Nasional
6 Catatan Komnas Perempuan terhadap Pasal Perzinaan KUHP

6 Catatan Komnas Perempuan terhadap Pasal Perzinaan KUHP

Nasional
Komnas Perempuan Sebut Pengesahan RKUHP Menyisakan Beragam Persoalan HAM

Komnas Perempuan Sebut Pengesahan RKUHP Menyisakan Beragam Persoalan HAM

Nasional
Komnas Perempuan: KUHP Berpotensi Mendorong Kebijakan Diskriminatif terhadap Perempuan

Komnas Perempuan: KUHP Berpotensi Mendorong Kebijakan Diskriminatif terhadap Perempuan

Nasional
Mendagri Minta Pj Gubernur Jaga Stabilitas Politik di Papua Barat Daya

Mendagri Minta Pj Gubernur Jaga Stabilitas Politik di Papua Barat Daya

Nasional
KPK Sita Rp 1,5 Miliar dalam Kasus Lelang Jabatan Bupati Bangkalan Ra Latif

KPK Sita Rp 1,5 Miliar dalam Kasus Lelang Jabatan Bupati Bangkalan Ra Latif

Nasional
Nilai Kesaksian Bharada E dalam Sidang Dinilai Lebih Besar dari Ferdy Sambo

Nilai Kesaksian Bharada E dalam Sidang Dinilai Lebih Besar dari Ferdy Sambo

Nasional
Hakordia 2022: Bagaimana Harusnya Hukum Berjalan Ketika 2 Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi?

Hakordia 2022: Bagaimana Harusnya Hukum Berjalan Ketika 2 Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi?

Nasional
Kalla Sebut China, Thailand, dan Korsel Beri Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Kalla Sebut China, Thailand, dan Korsel Beri Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Nasional
Jadi Otak Kasus Brigadir J, Hukuman Ferdy Sambo Diprediksi Bakal Diperberat

Jadi Otak Kasus Brigadir J, Hukuman Ferdy Sambo Diprediksi Bakal Diperberat

Nasional
Pernyataan Bamsoet soal Penundaan Pemilu Dinilai Tak Masuk Akal

Pernyataan Bamsoet soal Penundaan Pemilu Dinilai Tak Masuk Akal

Nasional
Jokowi Tetap Tanda Tangani Dokumen di Tengah Rangkaian Pernikahan Kaesang-Erina

Jokowi Tetap Tanda Tangani Dokumen di Tengah Rangkaian Pernikahan Kaesang-Erina

Nasional
Peringatan Hakordia, ICW Berkabung atas Runtuhnya Komitmen Negara Berantas Korupsi

Peringatan Hakordia, ICW Berkabung atas Runtuhnya Komitmen Negara Berantas Korupsi

Nasional
Jawab PBB, Anggota Komisi III Sebut Tak Ada Diskriminasi pada LGBT dalam KUHP Baru

Jawab PBB, Anggota Komisi III Sebut Tak Ada Diskriminasi pada LGBT dalam KUHP Baru

Nasional
Hakordia 2022: Aparat Penegak Hukum di Pusaran Kasus Korupsi

Hakordia 2022: Aparat Penegak Hukum di Pusaran Kasus Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.