Luqman menuturkan, dalam reshuffle nanti Partai Amanat Nasional (PAN) akan mendapat jatah satu kursi menteri dan satu kursi wakil menteri.
"Kalau kabar-kabar warung kopi begitu, infonya akhir Maret ini. PAN dapat satu menteri plus satu wamen," kata Luqman kepada wartawan pada 8 Maret lalu.
Baca juga: Politisi PKB: Infonya Reshuffle Akhir Maret, PAN Dapat 1 Kursi Menteri dan Wamen
Tak hanya itu, menurut Luqman, ada partai politik yang tergabung dalam koalisi bakal dikurangi jatah kursi menterinya.
Namun, wakil ketua Komisi II DPR tersebut mengaku belum bisa memastikan kapan reshuffle akan dilaksanakan dan pos menteri mana saja yang dirombak.
Isu reshuffle ini bergulir saat tersiar kabar pertemuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Jokowi
Namun demikian, Zulhas, begitu sapaan akrab Zulkifli, membantah dirinya bertemu dengan presiden, apalagi membahas ihwal reshuffle.
Baca juga: Isu Reshuffle, PAN Dinilai Bidik Logistik Persiapan Pemilu 2024
Ia pun mengeklaim partainya tidak mengharapkan kursi di kabinet karena reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.
"(Reshuffle) menteri sepenuhnya hak presiden, bukan domain PAN," kata Zulhas pada 7 Maret 2022.
Menurut peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro, jika reshuffle akan terjadi maka ada dua hal yang bakal menjadi pertimbangan Presiden Jokowi.
Yaitu posisi Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan mengakomodasi PAN dalam kabinet.
Menurut Bawono, jika Jokowi menggunakan parameter kinerja, maka posisi Lutfi sebagai Menteri Perdagangan patut dievaluasi dan ada kemungkinan besar diganti.
"Kalau pertimbangan capaian kinerja tentu menteri perdagangan perlu dilakukan evaluasi karena persoalan minyak goreng selama beberapa bulan terakhir ini," kata Bawono.
Selain itu, lanjut Bawono, jika Jokowi memilih untuk mengutamakan supaya PAN mendapat tempat di kabinet setelah menyatakan mendukung pemerintah pada tahun lalu, maka hal itu tergantung kepada kondisi internal koalisi.
Baca juga: Isu Reshuffle, Pengamat Sebut Jokowi Bakal Pertimbangkan Posisi Mendag dan PAN
Bawono mengatakan, sebagai anggota koalisi, PAN bisa berharap mendapat posisi di kabinet. Hal itu membuat Jokowi mempunyai alasan kuat untuk melakukan reshuffle demi mengakomodasi PAN.
Menurut Bawono, jika Jokowi memutuskan mengurangi jatah kursi dari partai-partai koalisi demi mengakomodasi PAN, dia memperkirakan akan rentan menganggu soliditas internal koalisi dan sangat berpotensi memunculkan berbagai persoalan politik di kabinet di kemudian hari.