Isu "Reshuffle" di Rabu Pon dan Akhir Maret...

Namun, ternyata Presiden Jokowi dipastikan belum akan kembali melakukan perombakan atau reshuffle kabinet.

Berdasarkan keterangan sumber Kompas.com dari lingkungan pemerintahan, saat ini jadwal reshuffle belum ada.

"Belum ada jadwal reshuffle," ujar sumber saat dikonfirmasi pada Selasa (22/3/2022).

Sebelumnya, pada Minggu (20/3/2022), Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Faldo Maldini menanggapi kembali bergulirnya isu perombakan kabinet.

Menurutnya, gosip politik selalu ada menjelang hari Rabu Pon.

"Soal bongkar pasang kabinet ini. Kalau gosip politik selalu ada jelang Rabu Pon. Memang begitu kan imannya orang-orang politik, jadi ya sudah biasalah," ujar Faldo saat dikonfirmasi.

Sebagaimana diketahui, hari Rabu pekan ini (24/3/2022) merupakan Rabu Pon.

Berdasarkan pengalaman sebelumnya, Presiden Jokowi sering mengumumkan perombakan kabinet pada Rabu Pon.

Faldo melanjutkan, tim yang bekerja saat ini sudah menghasilkan kepuasan publik yang besar.

"Jadi, semangat ini harus terus terjaga dan meningkat ke depannya. Kami kira itu tujuan kita sekarang. Kita berada di jalan yang tepat," tuturnya.

Dia menambahkan, pekerjaan ke depan akan semakin banyak, maka tim yang diperlukan harus kompeten dan solid.

Menurut Faldo, saat ini Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin sudah memiliki semua itu.

"Maka kita tunggu tantangan baru apa yang dinilai penting oleh Presiden untuk direspons, jadi jangan terus imajinasikan bagi-bagi kue politik seperti yang biasa diyakini pemain politik," ungkap Faldo.

Adapun kabar reshuffle pertama diungkap oleh Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim. Dia mengaku mendapat informasi bahwa Jokowi akan merombak kabinet pada akhir Maret 2022.

Luqman menuturkan, dalam reshuffle nanti Partai Amanat Nasional (PAN) akan mendapat jatah satu kursi menteri dan satu kursi wakil menteri.

"Kalau kabar-kabar warung kopi begitu, infonya akhir Maret ini. PAN dapat satu menteri plus satu wamen," kata Luqman kepada wartawan pada 8 Maret lalu.

Tak hanya itu, menurut Luqman, ada partai politik yang tergabung dalam koalisi bakal dikurangi jatah kursi menterinya.

Namun, wakil ketua Komisi II DPR tersebut mengaku belum bisa memastikan kapan reshuffle akan dilaksanakan dan pos menteri mana saja yang dirombak.

Isu reshuffle ini bergulir saat tersiar kabar pertemuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Jokowi

Namun demikian, Zulhas, begitu sapaan akrab Zulkifli, membantah dirinya bertemu dengan presiden, apalagi membahas ihwal reshuffle.

Ia pun mengeklaim partainya tidak mengharapkan kursi di kabinet karena reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.

"(Reshuffle) menteri sepenuhnya hak presiden, bukan domain PAN," kata Zulhas pada 7 Maret 2022.

Pertimbangan rombak kabinet

Menurut peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro, jika reshuffle akan terjadi maka ada dua hal yang bakal menjadi pertimbangan Presiden Jokowi.

Yaitu posisi Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan mengakomodasi PAN dalam kabinet.

Menurut Bawono, jika Jokowi menggunakan parameter kinerja, maka posisi Lutfi sebagai Menteri Perdagangan patut dievaluasi dan ada kemungkinan besar diganti.

"Kalau pertimbangan capaian kinerja tentu menteri perdagangan perlu dilakukan evaluasi karena persoalan minyak goreng selama beberapa bulan terakhir ini," kata Bawono.

Selain itu, lanjut Bawono, jika Jokowi memilih untuk mengutamakan supaya PAN mendapat tempat di kabinet setelah menyatakan mendukung pemerintah pada tahun lalu, maka hal itu tergantung kepada kondisi internal koalisi.

Bawono mengatakan, sebagai anggota koalisi, PAN bisa berharap mendapat posisi di kabinet. Hal itu membuat Jokowi mempunyai alasan kuat untuk melakukan reshuffle demi mengakomodasi PAN.

Menurut Bawono, jika Jokowi memutuskan mengurangi jatah kursi dari partai-partai koalisi demi mengakomodasi PAN, dia memperkirakan akan rentan menganggu soliditas internal koalisi dan sangat berpotensi memunculkan berbagai persoalan politik di kabinet di kemudian hari.

PAN menyatakan mendukung pemerintahan Jokowi melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN pada 31 Agustus 2021 lalu. Namun, sampai saat ini, PAN tidak kunjung mendapatkan posisi di Kabinet Indonesia Maju.

Jejak reshuffle pada Rabu Pon

Keterkaitan antara keputusan politik Presiden Jokowi dan hari Rabu Pon cukup kuat karena beberapa kali dia melakukan hal itu.

Menurut penelusuran, Presiden Jokowi sudah empat kali merombak kabinet sejak menjabat mulai 2014.

Selain itu, Jokowi selalu mengumumkan keputusan itu pada Rabu.

Jokowi mengumumkan reshuffle itu masing-masing dua kali pada Rabu Pon (12 Agustus 2015 dan 27 Juli 2016) serta Rabu Pahing (17 Januari 2018 dan 15 Agustus 2018).

Reshuffle kabinet yang pertama kali dilakukan Jokowi adalah pada 12 Agustus 2015 yang jatuh pada Rabu Pon.

Ketika itu, Jokowi mengganti enam posisi menteri, yakni Luhut Binsar Pandjaitan menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum (Menko Polhukam), Rizal Ramli sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, dan Darmin Nasution menjadi Menteri Koordinator Perekonomian.

Dalam kurun waktu satu tahun, Jokowi kembali merombak kabinet.

Pada reshuffle kabinet kedua itu Jokowi melakukan perombakan besar-besaran, yakni 13 posisi menteri.

Jokowi saat itu memanggil kembali Sri Mulyani yang ketika itu sedang menjabat sebagai Direktur Bank Dunia untuk diangkat menjadi Menteri Keuangan.

Jokowi lantas mengangkat Muhadjir Effendy untuk menggantikan Anies Baswedan dari posisi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pelantikan kabinet baru itu dilakukan pada 27 Juli 2016 yang jatuh pada Rabu Pon.

Perombakan kabinet kembali dilakukan Jokowi pada 17 Januari 2018, yang bertepatan pada Rabu Pahing.

Saat itu Jokowi mengangkat Idrus Marham sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang mengundurkan diri karena maju dalam Pilkada Jawa Timur.

Selain itu, Jokowi mendapuk Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko menjadi Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Teten Masduki.

Reshuffle kembali dilakukan Jokowi pada Rabu Pahing, 15 Agustus 2018.

Saat itu Jokowi mengangkat Wakapolri Syafruddin sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menggantikan Asman Abnur.