Isu Reshuffle, PAN Dinilai Bidik Logistik Persiapan Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indikator Politik Bawono Kumoro mengatakan, ada indikasi Partai Amanat Nasional (PAN) berharap wacana reshuffle atau perombakan kabinet di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terwujud. Selain menjadi bagian dari kabinet, dia menilai hal itu bertujuan mempermudah PAN dalam waktu yang singkat untuk mempersiapkan langkah menuju Pemilihan Umum pada 2024 mendatang.

"Dengan sisa 2 tahun menuju Pemilu 2024 tidak cukup panjang lagi waktu dimiliki oleh PAN untuk turut berada di kekuasaan eksekutif," kata Bawono kepada Kompas.com, Sabtu (12/3/2022).

"Bukan rahasia lagi apabila berada di kekuasaan eksekutif dapat menjadi pintu masuk bagi pengumpulan logistik dalam rangka menghadapi pemilu," ucap Bawono.

PAN menyatakan mendukung pemerintahan Jokowi melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN pada 31 Agustus 2021 lalu. Namun, sampai saat ini, PAN tidak kunjung mendapatkan posisi di Kabinet Indonesia Maju.

Baca juga: PAN Disebut Bakal Masuk Kabinet, Gerindra: Tergantung Penilaian Presiden, Dibutuhkan atau Tidak

Wacana tentang PAN akan masuk ke dalam kabinet Indonesia Maju pertama kali disampaikan oleh politikus Partai Kebangkitan Bangsa, Luqman Hakim. Luqman mengatakan, jika reshuffle terjadi pada akhir Maret 2022, PAN akan mendapatkan satu kursi menteri plus wakil menteri.

Isu itu semakin kuat setelah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu dengan Presiden Joko Widodo Jokowi beberapa waktu lalu.

Akan tetapi, ketika dikonfirmasi Zulkifli membantah membahas soal reshuffle dengan Jokowi. Menurut Wakil Ketua MPR itu, perombakan kabinet adalah ahak prerogatif presiden.

Bawono mengatakan, sebagai partai yang menjadi koalisi pemerintah tentu saja PAN mengharapkan dapat juga memperoleh posisi di kabinet. Alasan itulah yang dinilai memicu ada dorongan politik kuat supaya Jokowi segera melakukan reshuffle guna mengakomodasi PAN.

Baca juga: Isu Bongkar Pasang Kabinet Jokowi, Siapa Rela Bagi Jatah Kursi buat PAN?

Selain itu, kata Bawono, PAN tidak memiliki karakter sangat kuat sebagi partai di luar kekuasaan atau oposisi. Sejak dulu PAN selalu masuk sebagai partai politik koalisi pendukung pemerintah meskipun menyusul di kemudian hari.

Akan tetapi, Bawono mengingatkan soal potensi perselisihan dengan partai koalisi pemerintahan lainnya jika Jokowi keliru dalam mengambil keputusan reshuffle demi mengakomodir PAN. Menurut dia cara paling aman adalah dengan memberikan satu kursi menteri kepada PAN dengan mengurangi kursi kalangan non partai politik di kabinet saat ini.