ICW Nilai Citra KPK Era Firli Bahuri Sulit Diselamatkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan hasil jajak pendapat Litbang Kompas yang dilakukan pada 22-24 Februari 2022 menunjukkan sebanyak 48,2 persen publik tidak merasa puas dengan kinerja KPK.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada masa kepemimpinan Firli Bahuri saat ini sulit diselamatkan. Bahkan menurut mereka sikap pimpinan KPK membuat lembaga itu justru terkesan dijauhi masyarakat.

“Persepsi masyarakat terhadap KPK pada periode kepemimpinan Firli Bahuri ini sudah sangat sulit untuk diselamatkan. Bagaimana mungkin masyarakat akan percaya dengan kerja KPK jika dua pimpinannya saja sudah terbukti melanggar kode etik?” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, kepada Kompas.com, Senin (21/3/2022).

Menurut Kurnia, masyarakat selama ini selalu memberi masukan kepada KPK ketika terjadi peristiwa yang menyita perhatian masyarakat. Akan tetapi, lanjut Kurnia, pimpinan KPK seolah bersikap melanjutkan sikapnya yang dinilai kontroversial.

Kurnia menyoroti sikap Ketua KPK Firli Bahuri dan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 48,2 Persen Publik Tak Puas dengan Kinerja KPK, 43,7 Puas

Pada 24 September 2020, Dewan Pengawas (Dewas) KPK menyatakan, Firli melakukan pelanggaran kode etik ringan dengan menyewa helikopter untuk keperluan pribadi. Sedangkan 30 pada Agustus 2021, Dewas KPK memvonis Lili telah melanggar kode etik berat karena berkomunikasi dengan Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial, yang tengah beperkara di KPK.

Dalam putusannya, Dewas KPK menjatuhkan sanksi berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan kepada Lili. Namun, putusan itu dinilai terlalu ringan.

Kurnia mengatakan jalan untuk membenahi citra KPK dari dalam adalah dengan membiarkan Firli Bahuri dan rekan-rekannya menyelesaikan masa tugasnya, dan kemudian menyaring kembali calon pimpinan KPK secara ketat. Hal itu, ujar Kurnia, harus dilakukan guna menghindari potensi terjadinya skandal di kalangan pimpinan KPK.

Secara terpisah, peneliti Pusat Studi Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenur Rohman menyatakan pesimis KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri bakal berbenah.

Baca juga: Publik Dinilai Anggap KPK Tak Setangguh Dulu

“Kecil kemungkinan pimpinan KPK mau berubah. Satu-satunya harapan saya adalah tahun depan mereka tidak lagi terpilih,” kata Zaenur kepada Kompas.com.

Survei Litbang Kompas juga memperlihatkan ada 43,7 persen masyarakat yang merasa puas dengan kinerja komisi antirasuah tersebut.

Dilansir dari Kompas.id, jajak pendapat yang melibatkan 506 responden di 34 provinsi itu juga mengungkap sejumlah alasan publik yang menyampaikan ketidakpuasan atas kinerja KPK. Salah satunya, ada 34,3 persen responden yang menilai kinerja Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang tidak optimal.

Selain itu, 26,7 persen responden menyoroti penurunan jumlah operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. Permasalahan lain di KPK yang menjadi perhatian masyarakat adalah terlalu banyak kontroversi (18,7 persen responden), citra pimpinan KPK (11,1 persen responden), dan tidak transparan (5,2 persen responden).

Baca juga: KPK Bentuk Satgas Kawal Pembangunan IKN Nusantara

Selain itu, juga ada alasan lain seperti kinerja menurun 3,3 persen, sudah tidak independen 0,4 persen, dan pemberlakuan tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai KPK 0,3 persen.

Dalam jejak pendapat ini, responden juga mengungkapkan sejumlah hal terkait apa saja yang perlu diperbaiki dari KPK. Misalnya, penindakan tegas bagi pemimpin atau pegawai yang melanggar kode etik sebanyak 32,7 persen, penegakan hukum atau meningkatkan OTT 21,1 persen.

Selain itu, responden juga mendorong KPK melakukan kerja sama antar-lembaga penegak hukum 20,3 persen serta proses seleksi pemimpin dan pegawai yang lebih berintegritas 13,5 persen.

Pengumpulan data survei ini dilakukan dengan cara sambungan telepon terhadap responden. Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi.

Baca juga: KPK Bentuk Satgas Kawal Pembangunan IKN Nusantara

Metode ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan nirpencuplikan penelitian atau margin of error 4,36 persen.

Kontroversi dan dugaan pelanggaran kode etik yang tidak ditangani secara optimal menjadi penyebab masih tingginya ketidakpuasan publik kepada lembaga antirasuah itu. Perbaikan kinerja dinilai perlu segera dilakukan untuk mengembalikan citra dan kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah tersebut.

(Penulis : Irfan Kamil, Tatang Guritno/ Editor : Dani Prabowo, Krisiandi, Egidius Patnistik)