Sipol KPU Rencananya Dibuka 120 Hari Sebelum Masa Pendaftaran Parpol

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menunggu pengesahan Peraturan KPU (PKPU) terkait pendaftaran partai politik (parpol) peserta Pemiluhan Umum (Pemilu) 2022.

Komisioner KPU (2017-2022), Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, pengesahan PKPU tentang pendaftaran tersebut bakal memengaruhi masa dibukanya portal Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) untuk penginputan data parpol sebelum masa pendaftaran yang direncanakan selama 120 hari.

Baca juga: Polemik Sipol, UU Pemilu Dinilai Tak Antisipasi Kebutuhan Teknologi

"Kami mengatur, membuka Sipol jauh sebelum masa pendaftaran. Kalau di rancangan awal dulu kami merancang 120 hari sehingga parpol mau yang lama atau baru, yang parlemen atau non-parlemen, itu punya waktu yang cukup untuk menginput data melalui Sipol," ujar Pramono di kantor KPU RI, Jakarta, Senin (21/3/2022).

Sipol merupakan portal yang digunakan KPU untuk melakukan verifikasi partai politik tahun 2019. Platform digital berupa website tersebut kembali digunakan tahun ini.

KPU melakukan proses pendaftaran, penelitian administrasi, hingga verifikasi faktual partai politik melalui Sipol.

Pramono menjelaskan, meski PKPU mengenai sistem pendaftaran belum disahkan, namun masa pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2024 akan lebih leluasa.

"Nanti kami akan sesuaikan apakah proses pengesahan PKPU pendaftaran ini bisa lebih cepat atau tidak, karena nanti angkanya pasti akan berubah. Tapi yang pasti jauh lebih leluasa dibanding persiapan parpol pada 2017 lalu," ujar Pramono.

Menurut Pramono, Sipol dibuka lebih awal dengan alasan agar partai politik memiliki waktu untuk menginput data lebih awal.

Hal ini berkaca pada pengalaman tahun 2017, di mana KPU memberi waktu penginputan data hanya sekitar 2-3 minggu.

Ia menjelasan, pendekatan digital digunakan KPU demi membuat partai politik menjadi lebih modern. Dengan demikian, pada setiap penyelenggaraan pemilu, partai politik tidak perlu menyiapkan data-data dari nol karena sudah tersimpan di Sipol.

"Jadi parpol ini kami dorong untuk dia menyimpan datanya itu secara berkelanjutan. Jadi mereka kan tidak perlu lagi menyimpan SK-SK parpol itu di file-file kabinet tapi cukup di dalam Sipol yang sifatnya berkelanjutan. Jadi data-data dari tahun 2017 dulu sampai 2018 itu masih ada tinggal mereka update," kata Pramono.