Saat Koalisi Sentil Luhut Soal Wacana Penundaan Pemilu...

Arsul mengingatkan, jajaran pemerintah atau kabinet mesti satu sikap dan irama, berbeda dengan DPR yang merupakan lembaga politik yang terdiri dari bermacam partai politik dan fraksi.

Baca juga: Klaim Big Data Penundaan Pemilu 2024 Tak Mengada-ada, Luhut: Masa Bohong?

Anggota Komisi III DPR itu berpendapat, wacana penundaan Pemilu 2024 semestinya dapat diakhiri setelah Mahfud menyatakan pemerintah tidak pernah membahas rencana menunda pemilu.

"Ini kan yan bicara menteri yang tupoksinya termasuk soal isu politik dan hukum, sebaliknya yang bukan menteri yang membidangi soal polhukam ya jangan ngomong lagi soal penundaan pemilu," kata Arsul.

Ia menambahkan, meski koalisi pendukung pemerintah terbelah dalam menyikapi isu penundaan pemilu, koalisi tersebut tetap solid mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Sejauh ini koalisi partai-partai pendukung pemerintahan solid. Kalau soal penundaan pemilu, maka koalisi punya kesadaran bahwa sikap masing-masing partai anggota koalisi harus tetap dihormati," ujar Arsul.

Kritik terhadap pernyataan Luhut juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa. Politikus Partai Nasdem itu mengatakan seluruh pejabat negara untuk taat dan mematuhi ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.

"Kepatuhan dan ketaatan terhadap konstitusi penting karena itu yang mengatur kita bernegara. Jadi sekali lagi, kenapa harus turun, karena memang itu perintah konstitusi," kata Saan saat dihubungi Kompas.com, Kamis (17/3/2022).

Saan mengingatkan, konstitusi telah mengatur pemilihan umum diselenggarakan lima tahun sekali dan masa jabatan presiden dibatasi maksimal dua periode, sehingga Jokowi harus meninggalkan jabatannya pada 2024. Dia menyatakan heran mengapa Luhut mempertanyakan hal tersebut sedangkan Jokowi sudah berulang kali menyatakan bahwa ia mematuhi konstitusi.

Baca juga: Luhut Klaim Big Data Penundaan Pemilu 2024 Benar, tapi Enggan Buka ke Publik

"Saya enggak ngerti ya, jangan sampai bahwa ambisi personal itu dijadikan agenda politik," kata Saan.

"Sebaiknya memang pejabat-pejabat pemerintah terutama menteri untuk menghindari pernyataan-pernyataan yang memicu kegaduhan-kegaduhan, itu tidak kondusif dalam upaya pemerintah dalam menjalankan berbagai program," ujar Saan.

(Penulis : Ardito Ramadhan/Editor : Egidius Patnistik, Krisiandi)