Kompas.com - 17/03/2022, 22:08 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi meyakini, harga minyak goreng kemasan akan berangsur-angsur turun meski kini harganya melambung setelah pemerintah mencabut harga eceran tertinggi (HET).

"Ya kita lihat nanti, kan ini sekarang mereka jual di Rp 23.000, tetapi karena jumlahnya banyak nanti pasti akan turun juga," kata Lutfi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/3/2022).

Lutfi pun memastikan ke depannya pemerintah tidak akan lagi menerapkan HET untuk minyak goreng kemasan, HET hanya diterapkan untuk minyak goreng curah.

Baca juga: Polri Akan Tindak Tegas Mafia Minyak Goreng!

"Sehingga yang tidak memerlukannya menggunakan kemasan yang harganya diserahkan kepada keekonomian," ujar Lutfi.

Dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Lutfi juga menjelaskan bahwa pemerintah akan menaikkan pungutan ekspor minyak goreng sambil mencabut kebijakan domestic market obligation (DMO).

Harapannya, produsen minyak goreng nantinya akan lebih tertarik untuk menyalurkan hasil produksinya ke pasar dalam negeri daripada mengekspor ke luar negeri.

"Akan terdapat keekonomian di mana akan lebih untung untuk menjualnya di dalam negeri daripada mengekspor ke luar negeri. Ini adalah mekanisme pasar. Karena ini mekanisme pasar, mudah-mudahan dapat menjaga kestabilan nasional untuk paling tidak pasokannya kepada masyarakat," ujar Lutfi.

Sebelumnya, Lutfi menyatakan, pemerintah telah resmi mencabut kebijakan HET minyak goreng kemasan dengan keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022.

"Pada 16 Maret telah ditentukan Permendag Nomor 11 Tahun 2022 yang mencabut Permendang Nomor 06 tentang harga eceran tertinggi minyak goreng dan Permendag Nomor 11 Tahun 2022 tersebut baru dan sudah diundangkan," kata Lutfi.

Baca juga: Mendag: Calon Tersangka Mafia Minyak Goreng Diumumkan Senin

Sementara itu, pemerintah masih menetapkan HET minyak goreng eceran di angka Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kilogram yang akan disubsidi melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Lutfi mengatakan, penjualan minyak goreng curah kepada konsumen wajib mengikuti HET curah di mana konsumen dimaksud adalah masyarakat serta usaha mikro dan usaha kecil.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hal yang Ringankan Irjen Napoleon Dituntut 1 Tahun Penjara: Saling Maaf dengan M Kece

Hal yang Ringankan Irjen Napoleon Dituntut 1 Tahun Penjara: Saling Maaf dengan M Kece

Nasional
Bawaslu Janji Evaluasi Keterwakilan Perempuan dalam Seleksi

Bawaslu Janji Evaluasi Keterwakilan Perempuan dalam Seleksi

Nasional
Irjen Napoleon Dituntut 1 Tahun Penjara di Kasus Aniaya M Kece: Biarkan Saja, Tak Masalah

Irjen Napoleon Dituntut 1 Tahun Penjara di Kasus Aniaya M Kece: Biarkan Saja, Tak Masalah

Nasional
Jaksa: M Kece Akan Ingat Seumur Hidup Pernah Dilumuri Kotoran Oleh Irjen Napoleon

Jaksa: M Kece Akan Ingat Seumur Hidup Pernah Dilumuri Kotoran Oleh Irjen Napoleon

Nasional
KSAL: Jika Bukan Jasa Besar Megawati, KRI Dewaruci Sudah Jadi Museum

KSAL: Jika Bukan Jasa Besar Megawati, KRI Dewaruci Sudah Jadi Museum

Nasional
Partai Buruh Daftar KPU Besok, Klaim Bakal 'Longmarch' dan Bawa 10.000 Buruh

Partai Buruh Daftar KPU Besok, Klaim Bakal "Longmarch" dan Bawa 10.000 Buruh

Nasional
Komnas HAM Tunda Pemeriksaan Ferdy Sambo

Komnas HAM Tunda Pemeriksaan Ferdy Sambo

Nasional
Apa Itu GSR? Petunjuk yang Didalami Komnas HAM Terkait Pembunuhan Brigadir J

Apa Itu GSR? Petunjuk yang Didalami Komnas HAM Terkait Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Partai Buruh Targetkan Tembus Parlemen dan Rebut 5 Kursi Kepala Daerah pada Pemilu 2024

Partai Buruh Targetkan Tembus Parlemen dan Rebut 5 Kursi Kepala Daerah pada Pemilu 2024

Nasional
Jokowi: 800 Juta Warga Dunia Berpotensi Kelaparan, Produktifkan Lahan yang Tidak Produktif

Jokowi: 800 Juta Warga Dunia Berpotensi Kelaparan, Produktifkan Lahan yang Tidak Produktif

Nasional
Minta Masyarakat Tanam Cabai, Jokowi: Biar Enggak Kekurangan atau Harga Naik

Minta Masyarakat Tanam Cabai, Jokowi: Biar Enggak Kekurangan atau Harga Naik

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Wali Kota Yogyakarta

KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Wali Kota Yogyakarta

Nasional
Ketua Harian Gerindra Sebut Prabowo Bersedia Maju Capres Lagi

Ketua Harian Gerindra Sebut Prabowo Bersedia Maju Capres Lagi

Nasional
Komnas HAM Temukan Indikasi Kuat Adanya 'Obstruction of Justice' di Kasus Pembunuhan Brigadir J

Komnas HAM Temukan Indikasi Kuat Adanya "Obstruction of Justice" di Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Hari Ini, Itsus Polri Periksa Penyidik Polda Metro Jaya Terkait Kasus Brigadir J

Hari Ini, Itsus Polri Periksa Penyidik Polda Metro Jaya Terkait Kasus Brigadir J

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.