Saat Koalisi Sentil Luhut Soal Wacana Penundaan Pemilu...

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan terkait wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden menuai reaksi negatif dari partai-partai koalisi.

Pernyataan kontroversial Luhut direkam dalam wawancara yang diunggah di akun YouTube Deddy Corbuzier beberapa waktu lalu. Saat itu Luhut mengatakan, dia memiliki data aspirasi rakyat Indonesia yang ingin Pemilu 2024 ditunda.

Selain itu, Luhut berargumen sejumlah kalangan bertanya kepadanya tentang alasan melaksanakan pemilu dengan anggaran besar, sementara pandemi virus corona belum selesai.

"(Masyarakat bertanya), kenapa duit segitu besar, itu kan banyak itu mengenai pilpres mau dihabisin sekarang, mbok nanti loh, kita masih sibuk kok dengan Covid, keadaan masih begini, dan seterus-seterusnya. Itu pertanyaan," kata Luhut usai menghadiri acara Kick-off DEWG Presidensi G-20 2022 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (15/3/2022) lalu.

Baca juga: Luhut Beda Suara soal Penundaan Pemilu, Jokowi Dinilai Perlu Sampaikan Sikap Final Pemerintah

Luhut juga berpendapat, ada pihak-pihak yang menyatakan ada yang menyampaikan harapan supaya jangan dulu melaksanan pergantian kepemimpinan karena kondisi saat ini relatif tenang. Luhut mengatakan ada kekhawatiran dari sejumlah kalangan pemilu bisa mengubah situasi politik menjadi tidak tenang karena rivalitas partai politik sampai para calon presiden.

"Kenapa mesti kita buru-buru? Kami capek juga dengar istilah 'kadrun' lawan 'kadrun', kayak gitu, ya apa istilahnya dulu itulah. Kita mau damai, itu aja sebenarnya," ujar Luhut.

Baca juga: Soal Penundaan Pemilu 2024, Luhut Pertanyakan Alasan Jokowi Harus Turun

Luhut juga mempertanyakan alasan mengapa Presiden Jokowi tidak bisa melanjutkan masa jabatannya melebihi dua periode.

"Saya tanya kamu, apa alasan orang bikin Pak Jokowi turun? Ada alasannya?," kata Luhut.

Disentil koalisi

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto, mempertanyakan sikap Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang berbicara soal wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hasto menilai, isu penundaan pemilu semestinya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, atau Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Isu tersebut bukan masuk ranah kementerian yang dipimpin Luhut.

"Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa? Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itu kan ranah menko polhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu mendagri,” kata Hasto dalam siaran pers, Senin (14/3/2022).

Hasto mengingatkan, sebagai seorang pembantu presiden semestinya Luhut fokus pada tugasnya sesuai dengan mandat yang diberikan. Hasto mengimbau agar para menteri tidak membuat pernyataan yang negatif karena Presiden Joko Widodo sendiri menurutnya terus berupaya membangun optimisme dan bekerja keras mengatasi pandemi.

Baca juga: Luhut Klaim Banyak Rakyat Sampaikan Penundaan Pemilu 2024, Pilih Penanganan Pandemi

Hasto juga menegaskan, semestinya tidak ada menteri yang punya pendapat berbeda dengan Jokowi dalam menyikapi wacana menunda pemilu.

"Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024. Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?” ujar Hasto.

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani juga mempertanyakan sikap Luhut yang melontarkan wacana penundaan pemilu.

Arsul mengingatkan, jajaran pemerintah atau kabinet mesti satu sikap dan irama, berbeda dengan DPR yang merupakan lembaga politik yang terdiri dari bermacam partai politik dan fraksi.

Baca juga: Klaim Big Data Penundaan Pemilu 2024 Tak Mengada-ada, Luhut: Masa Bohong?

Anggota Komisi III DPR itu berpendapat, wacana penundaan Pemilu 2024 semestinya dapat diakhiri setelah Mahfud menyatakan pemerintah tidak pernah membahas rencana menunda pemilu.

"Ini kan yan bicara menteri yang tupoksinya termasuk soal isu politik dan hukum, sebaliknya yang bukan menteri yang membidangi soal polhukam ya jangan ngomong lagi soal penundaan pemilu," kata Arsul.

Ia menambahkan, meski koalisi pendukung pemerintah terbelah dalam menyikapi isu penundaan pemilu, koalisi tersebut tetap solid mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Sejauh ini koalisi partai-partai pendukung pemerintahan solid. Kalau soal penundaan pemilu, maka koalisi punya kesadaran bahwa sikap masing-masing partai anggota koalisi harus tetap dihormati," ujar Arsul.

Kritik terhadap pernyataan Luhut juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa. Politikus Partai Nasdem itu mengatakan seluruh pejabat negara untuk taat dan mematuhi ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.

"Kepatuhan dan ketaatan terhadap konstitusi penting karena itu yang mengatur kita bernegara. Jadi sekali lagi, kenapa harus turun, karena memang itu perintah konstitusi," kata Saan saat dihubungi Kompas.com, Kamis (17/3/2022).

Saan mengingatkan, konstitusi telah mengatur pemilihan umum diselenggarakan lima tahun sekali dan masa jabatan presiden dibatasi maksimal dua periode, sehingga Jokowi harus meninggalkan jabatannya pada 2024. Dia menyatakan heran mengapa Luhut mempertanyakan hal tersebut sedangkan Jokowi sudah berulang kali menyatakan bahwa ia mematuhi konstitusi.

Baca juga: Luhut Klaim Big Data Penundaan Pemilu 2024 Benar, tapi Enggan Buka ke Publik

"Saya enggak ngerti ya, jangan sampai bahwa ambisi personal itu dijadikan agenda politik," kata Saan.

"Sebaiknya memang pejabat-pejabat pemerintah terutama menteri untuk menghindari pernyataan-pernyataan yang memicu kegaduhan-kegaduhan, itu tidak kondusif dalam upaya pemerintah dalam menjalankan berbagai program," ujar Saan.

(Penulis : Ardito Ramadhan/Editor : Egidius Patnistik, Krisiandi)