JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan ikut menggulirkan isu penundaan Pemilu 2024 dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
Isu itu pertama kali Luhut ungkap dalam sebuah tayangan YouTube. Dia mengaku memiliki data aspirasi rakyat Indonesia yang ingin Pemilu 2024 ditunda.
Menurutnya, masyarakat ingin kondisi sosial politik yang tenang serta perbaikan kondisi perekonomian nasional.
Baca juga: Ilusi Klaim Big Data Luhut dan Cak Imin soal Masyarakat Inginkan Pemilu Ditunda...
Luhut pun mengeklaim bahwa terdapat big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024.
Namun demikian, klaim Luhut itu seketika menuai kritik dan validitasnya diragukan banyak pihak.
Luhut mengeklaim bahwa dirinya tak mengada-ada soal big data 110 juta warganet yang mendukung supaya Pemilu 2024 ditunda.
Ia menepis tudingan sejumlah pihak yang meragukan validitas data tersebut maupun yang menyebut bahwa big data itu tidak benar.
"Ya pasti adalah, masa bohong," kata Luhut usai menghadiri acara Kick-off DEWG Presidensi G-20 2022 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (15/3/2022).
Baca juga: Luhut Klaim Big Data Penundaan Pemilu 2024 Benar, tapi Enggan Buka ke Publik
Namun demikian, ketika diminta membuka big data tersebut, Luhut menolaknya.
"Ya janganlah, buat apa dibuka?," katanya.
Luhut mengatakan, saat ini teknologi sudah berkembang pesat. Oleh karenanya, mudah untuk mengetahui suara rakyat soal penundaan pemilu.
Dia pun merasa tak ada yang salah dengan pernyataannya soal big data penundaan pemilu. Luhut justru heran pada pihak-pihak yang merespons dengan keras pernyataan tersebut.
"Kenapa mesti marah-marah? Ada yang salah," ujarnya.
Disinggung ihwal big data, Luhut justru mempertanyakan alasan mengapa Presiden Joko Widodo harus turun dari jabatannya.
"Saya tanya kamu, apa alasan orang bikin Pak Jokowi turun? Ada alasannya?," katanya.