Saat Luhut Klaim Ada 110 Juta Warganet Suarakan Penundaan Pemilu tapi Ogah Buka Datanya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan ikut menggulirkan isu penundaan Pemilu 2024 dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Isu itu pertama kali Luhut ungkap dalam sebuah tayangan YouTube. Dia mengaku memiliki data aspirasi rakyat Indonesia yang ingin Pemilu 2024 ditunda.

Menurutnya, masyarakat ingin kondisi sosial politik yang tenang serta perbaikan kondisi perekonomian nasional.

Luhut pun mengeklaim bahwa terdapat big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024.

Namun demikian, klaim Luhut itu seketika menuai kritik dan validitasnya diragukan banyak pihak.

Enggan buka data

Luhut mengeklaim bahwa dirinya tak mengada-ada soal big data 110 juta warganet yang mendukung supaya Pemilu 2024 ditunda.

Ia menepis tudingan sejumlah pihak yang meragukan validitas data tersebut maupun yang menyebut bahwa big data itu tidak benar.

"Ya pasti adalah, masa bohong," kata Luhut usai menghadiri acara Kick-off DEWG Presidensi G-20 2022 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Namun demikian, ketika diminta membuka big data tersebut, Luhut menolaknya.

"Ya janganlah, buat apa dibuka?," katanya.

Luhut mengatakan, saat ini teknologi sudah berkembang pesat. Oleh karenanya, mudah untuk mengetahui suara rakyat soal penundaan pemilu.

Dia pun merasa tak ada yang salah dengan pernyataannya soal big data penundaan pemilu. Luhut justru heran pada pihak-pihak yang merespons dengan keras pernyataan tersebut.

"Kenapa mesti marah-marah? Ada yang salah," ujarnya.

Pertanyakan alasan presiden turun jabatan

Disinggung ihwal big data, Luhut justru mempertanyakan alasan mengapa Presiden Joko Widodo harus turun dari jabatannya.

"Saya tanya kamu, apa alasan orang bikin Pak Jokowi turun? Ada alasannya?," katanya.

Selain punya big data, Luhut mengeklaim bahwa dirinya banyak mendengar aspirasi rakyat soal penundaan Pemilu 2024.

Menurut Luhut, banyak yang bertanya ke dia mengapa harus menghabiskan dana begitu besar untuk pemilu, padahal pandemi virus corona belum selesai.

"(Masyarakat bertanya), kenapa duit segitu besar, itu kan banyak itu mengenai pilpres mau dihabisin sekarang, mbok nanti loh, kita masih sibuk kok dengan Covid, keadaan masih begini, dan seterus-seterusnya. Itu pertanyaan," ujarnya.

Tak hanya itu, kepada Luhut, banyak yang menyatakan bahwa kondisi saat ini relatif tenang tanpa pergantian kepemimpinan.

Sebaliknya, pemilu bisa mengubah situasi politik menjadi tidak tenang karena adanya poros-poros dukungan ke calon tertentu.

"Kenapa mesti kita buru-buru? Kami capek juga dengar istilah 'kadrun' lawan 'kadrun', kayak gitu, ya apa istilahnya dulu itulah. Kita mau damai, itu aja sebenarnya," tuturnya.

Namun demikian, sekalipun ikut menyuarakan penundaan pemilu, Luhut bilang tidak pernah mengumpulkan elite partai politik untuk berkonsolidasi membahas ini.

Dia mengaku paham bahwa upaya menunda pemilu butuh proses yang panjang, perlu persetujuan DPR hingga MPR.

Luhut mengeklaim bakal menyambut baik jika wacana tersebut terealisasi. Namun, seandainya tidak berjalan, itu pun tak menjadi soal.

"(Kalau) MPR nggak setuju ya berhenti. Ya itulah demokrasi kita, kenapa mesti marah-marah? Ada yang salah?," kata dia.

Desakan publik

Atas kegaduhan ini, publik mendesak Luhut membuka big data yang ia klaim berisi tentang 110 juta warganet yang menyuarakan penundaan Pemilu 2024.

Direktur Eksekutif Indo Strategic Ahmad Khoirul Umam mengatakan, jika Luhut bisa menjelaskan klaim dukungan 110 juta warga terkait penundaan pemilu, maka publik dapat menyikapinya secara proporsional.

"Tapi kalau tidak bisa menjelaskan klaimnya, sebenarnya hal itu mengkonfirmasi bahwa kalian tersebut adalah upaya manipulasi opini publik," kata Umam kepada Kompas.com, Rabu (16/3/2022).

Namun demikian, Umam meragukan hal tersebut. Dia mengatakan, populasi penduduk Indonesia hanya sekitar 270 juta.

Dari angka itu, hanya sekitar 160 juta warga yang punya ponsel dan 50 persen di antaranya aktif di media sosial.

Dengan perkiraan data tersebut, maka tidak mungkin 110 juta warganet menyuarakan penundaan pemilu.

Menurut Umam, manipulasi opini publik jelas berbahaya dan menjadi ancaman serius bagi demokrasi.

Hal itu dapat menghambat upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

"Tentu kita sungguh tidak ingin kebijakan publik pemerintah didasarkan pada dukungan semua dari rakyat yang didasarkan pada klaim-klaim sepihak yang ajaib dan tidak berdasar," tutur Umam.

Sementara, terkait Luhut yang mempertanyakan alasan Jokowi harus turun, Umam menilai, merepresentasikan keinginan dia untuk mengembalikan arsitektur politik Orde Baru.

Segala upaya bakal dilakukan untuk mewujudkan kepentingan politik, termasuk melawan konstitusi.

"Luhut seperti mengenakan kacamata kuda, asal terabas saja, termasuk tembok besar konstitusi pun ingin ia robohkan untuk mewujudkan kepentingan ekonomi-politiknya," katanya.

Oleh karenanya, menurut Umam, sudah saatnya Presiden Jokowi angkat bicara. Sebab, pernyataan presiden sebelumnya dinilai tak cukup mampu mengakhiri kegaduhan isu penundaan pemilu.

Justru, dengan semakin liarnya wacana ini, lanjut Umam, seolah menunjukkan bahwa Jokowi tak mempersoalkan penundaan pemilu mapun perpanjangan masa jabatan presiden.

"Karena ide-ide yang berkembang kuat di lingkaran Istana Kepresidenan itu seolah didiamkan oleh Jokowi," tuturnya.