Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Charta Politika: Mayoritas Publik di Jabar, Jatim, dan Lampung Tak Setuju Penundaan Pemilu

Kompas.com - 16/03/2022, 15:17 WIB
Elza Astari Retaduari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Charta Politika Indonesia terbaru di 3 provinsi menunjukkan mayoritas publik tidak setuju dengan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu). Lebih dari 60% responden mengingingkan agar pemilu tetap digelar sesuai jadwal pada 2024.

Berdasarkan hasil "Survei Preferensi Sosial dan Politik Masyarakat Tahun 2022" di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Lampung yang dirilis pada Rabu (16/3/2022), diketahui mayoritas masyarakat tidak sepakat dengan wacana penundaan pemilu.

"Rilis survei Charta Politika Indonesia mencoba membaca perilaku dan pilihan masyarakat terkait pengetahuan pelaksanaan Pemilu 2024 dan wacana penundaan pemilu," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, kepada wartawan.

Survei ini dilakukan di Provinsi Lampung pada 27 Januari-2 Februari 2020. Sementara di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur, survei digelar pada 3-9 Februari 2022.

Baca juga: Wanti-wanti Amien Rais Bisa Jadi Warning bagi Jokowi agar Tak Buat Noktah Hitam Demokrasi

Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur dengan protokol kesehatan yang ketat.

Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat (multistage random sampling) pada tingkat kepercayaan 95%.

Margin of error untuk survei di Jawa Timur sebesar +/- 2.82%. Lalu di Lampung +/- 3.46%, dan di Jawa Barat +/- 2.83%.

Survei menunjukkan sebanyak 71,3% responden di Provinsi Lampung mengetahui Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan digelar pada tahun 2024.

Sementara responden di Provinsi Jawa Timur yang mengetahui Pileg, Pilpres, serta Pilkada berlangsung pada 2024 ada 63,4%.

Kemudian di Provinsi Jawa Barat, hanya 60,5% responden yang tahu Pileg, Pilpres, dan Pilkada Serentak diselenggarakan tahun 2024.

Baca juga: Luhut soal Klaim Big Data Penundaan Pemilu: Kenapa Marah-marah? Ada yang Salah?

Responden lalu ditanya apakah setuju atau tidak setuju dengan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak di tahun 2024.

Responden di 3 provinsi tersebut mayoritas menjawab setuju. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Setuju Pemilu dan Pilkada tahun 2024
Jawa Barat: 68,6%
Jawa Timur: 81,2%
Lampung: 78,4%

Selanjutnya, responden diminta memilih menjawab apakah setuju atau tidak setuju dengan wacana penundaan Pemilu 2024 yang sedang ramai dibicarakan.

Pertanyaan yang diberikan adalah:

Sehubungan dengan kondisi ekonomi yang masih sulit akibat pandemi Covid-19, sebagian kalangan mengusulkan untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024 menjadi tahun 2027 dan perpanjangan masa jabatan Presiden. Apakah Bapak/Ibu/Saudara setuju atau tidak setuju dengan pendapat tersebut?

Baca juga: Wacana Penundaan Pemilu, Politisi PDI-P Curiga Ada Harmoko di Sekitar Jokowi

Berikut hasilnya:

Jawa Barat
Setuju: 14%
Tidak Setuju: 65,3%
Tidak Tahu/Tidak Jawab (TT/TJ): 20,7%

Jawa Timur
Setuju: 15,4%
Tidak Setuju: 70,6%
TT/TJ: 14%

Lampung
Setuju: 21%
Tidak Setuju: 63,6%
TT/TJ: 15,5%

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com