JAKARTA, KOMPAS.com - Usulan penundaan Pemilu 2024 kembali bergulir. Wacana ini membesar menjadi bola liar hingga kembali memunculkan isu penambahan masa jabatan presiden.
Isu tersebut sebenarnya tak hanya sekali mengemuka. Setidaknya, 3 kali sudah kabar penambahan masa jabatan presiden 3 periode bergulir dalam 3 tahun terakhir.
Berkali-kali pula kabar ini menjadi polemik dan menuai kritik. Kritik datang salah satunya dari mantan Ketua MPR RI Amien Rais.
Baca juga: Amien Rais: Saya Wanti-wanti Jangan Ada Wacana Presiden Tambah 1 Periode
Amien dulu menolak tegas wacana perpanjangan masa jabatan presiden, dan kini mengecam keras usulan penundaan pemilu.
Menurut Amien, usulan penundaan pemilu merupakan bentuk penghinaan terhadap konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Sebab, sebagaimana bunyi UUD, pemilu presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD, serta DPRD provinsi dan kabupaten/kota harus digelar setiap lima tahun sekali.
Selain itu, konstitusi juga mengatur bahwa masa jabatan presiden dibatasi paling banyak 2 periode, dengan lama setiap periode 5 tahun.
Baca juga: Desak Wacana Penundaan Pemilu Dihentikan, Amien Rais: Kalau Hanya Diam, Kita Bunuh Diri Nasional
Oleh karenanya, Amien menolak keras wacana penundaan pemilu yang disuarakan sejumlah petinggi partai politik dan pejabat pemerintah.
"Di samping itu menghina konstitusi, tapi juga merupakan makar juga terhadap konstitusi. Tapi, lepas dari itu, juga betul menghina kecerdasan akal manusia sehat," kata Amien dalam sebuah diskusi virtual, Senin (14/3/2022).
Ketua Majelis Syuro Partai Ummat itu pun mengaku khawatir usulan penundaan pemilu ini terealisasi. Sebab, dia menilai, DPR dan MPR kini seolah tunduk pada keinginan pemerintah.
Oleh karenanya, menurut dia, kini hanya DPD yang menjadi harapan untuk menolak dan menghentikan wacana penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan.
"Hampir semua anggotanya (MPR, DPR) menjadi yes man dan yes woman pada apa saja yang diinginkan Pak Jokowi. Rezim Jokowi berhasil melakukan political buying yang nyaris sempurna," ujarnya.
Amien pun mendesak agar isu penundaan Pemilu 2024 segera dihentikan. Menurut dia, jika tidak ada yang bergerak untuk menghentikan, sama saja semua pihak mengizinkan terwujudnya penundaan pemilu.
"Kalau kita hanya diam, kita telah melakukan sebuah bunuh diri nasional," kata dia.
Amien juga khawatir Presiden Joko Widodo akan dilengserkan apabila menyetujui perpanjangan masa jabatan presiden.