Mayoritas Pemilih PKB dan Golkar Setuju Pemilu Digelar 2024, tapi Ketum Suarakan Penundaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana penundaan Pemilu 2024 masih menjadi polemik.

Isu itu mulanya digulirkan oleh sejumlah elite partai politik, namun kemudian masif dikritik publik.

Para elite partai mengeklaim bahwa usulan mereka soal penundaan pemilu berasal dari aspirasi warga. Nyatanya, hasil survei sejumlah lembaga memperlihatkan sebaliknya.

PKB hingga Golkar

Sebagaimana diketahui, isu penundaan pemilu kali pertama digulirkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Ia mengusulkan Pemilu 2024 ditunda setelah mengaku mendengar masukan dari para pengusaha, pemilik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga analis ekonomi.

Baca juga: PKB Dorong Penundaan Pemilu jika Ada Dukungan Rakyat

“Dari semua (masukan) itu saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun,” kata Muhaimin dalam keterangan persnya, Rabu (23/2/2022).

Menurut Muhaimin, usulan tersebut muncul karena dia tidak ingin ekonomi Indonesia mengalami pembekuan setelah dua tahun stagnan akibat pandemi Covid-19.

Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan, akan ada banyak momentum untuk memulihkan ekonomi selama 2022-2023. Sementara, gelaran pemilu ia nilai bisa mengganggu prospek ekonomi.

Usulan Muhaimin tersebut lantas didukung Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku, dirinya menerima aspirasi dari kalangan petani di Kabupaten Siak, Riau, terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Baca juga: Pengamat Minta Big Data Terkait Wacana Penundaan Pemilu Dibuka untuk Dikritik

Ia lantas mengatakan bahwa wacana tersebut perlu dimusyawarahkan oleh ketua-ketua umum partai politik, khususnya pendukung Presiden Joko Widodo.

"Ini perlu dibicarakan secara konsensus antara ketua-ketua umum partai dan kita ini bukan pemilu atau keputusan model barat, tapi model Indonesia, musyawarah untuk mufakat, konsensus dan gotong royong yang terbukti berhasil dalam melawan pandemi Covid dan pemulihan ekonomi," kata Airlangga di Nasdem Tower, Jakarta, Kamis (10/3/2022).

Sementara, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, terdapat sejumlah alasan yang membuat pihaknya mendukung penundaan pemilu, mulai dari situasi pandemi, kondisi ekonomi yang belum stabil, hingga anggaran pemilu yang membengkak.

"PAN setuju bahwa pemilu perlu dipertimbangkan untuk diundur," kata Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, dalam keterangan tertulis, Jumat (25/2/2022).

Hasil survei

Sementara, hasil survei Litbang Kompas awal Maret 2022 menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menginginkan pemilu tetap digelar pada 14 Februari 2024.