Ilusi Klaim Big Data Luhut dan Cak Imin soal Masyarakat Inginkan Pemilu Ditunda...

JAKARTA, KOMPAS.com - Bola panas isu penundaan Pemilu 2024 masih terus bergulir.

Wacana itu tak hanya dikemukakan oleh elite partai politik, tetapi juga internal pemerintah yang tidak lain dari kalangan menteri kabinet penguasa.

Kedua pihak tersebut mengeklaim bahwa mayoritas masyarakat menginginkan Pemilu 2024 ditunda. Klaim itu disebut-sebut mengacu pada big data.

Meski begitu, hingga kini klaim tersebut masih menjadi tanda tanya. 

Cak Imin hingga Luhut

Isu penundaan pemilu kali pertama digulirkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Ia mengusulkan Pemilu 2024 ditunda setelah mengaku mendengar masukan dari para pengusaha, pemilik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga analis ekonomi.

Baca juga: Membandingkan Klaim Muhaimin dengan Hasil Survei, Benarkah Banyak yang Ingin Pemilu Ditunda?

“Dari semua (masukan) itu saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun,” kata Muhaimin dalam keterangan persnya, Rabu (23/2/2022).

Menurut Muhaimin, usulan tersebut muncul karena dia tidak ingin ekonomi Indonesia mengalami pembekuan setelah dua tahun stagnan akibat pandemi Covid-19.

Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan, akan ada banyak momentum untuk memulihkan ekonomi selama 2022-2023. Sementara, gelaran pemilu ia nilai bisa mengganggu prospek ekonomi.

Muhaimin mengeklaim, banyak akun di media sosial setuju dengan usulan dirinya agar pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda.

Menurut analisis big data perbincangan di media sosial, kata dia, dari 100 juta subjek akun di medsos, 60 persen di antaranya mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak.

Baca juga: Cak Imin Bertemu Komisioner KPU-Bawaslu Terpilih di DPR, PKB: Tidak Ada Pembahasan Penundaan Pemilu

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengatakan, survei sebuah lembaga umumnya hanya memotret suara responden pada kisaran 1.200-1.500 orang. Sementara, responden big data diklaim bisa mencapai angka 100 juta orang.

"Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data," katanya, Sabtu (26/2/2022).

Baru-baru ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan juga angkat bicara soal penundaan pemilu.

Dalam wawancara yang diunggah di sebuah akun YouTube, Luhut mengaku memiliki data aspirasi rakyat Indonesia yang ingin Pemilu 2024 ditunda.

Menurut dia, masyarakat ingin kondisi sosial politik yang tenang serta perbaikan kondisi perekonomian nasional.

Serupa dengan Muhaimin, Luhut mengeklaim adanya big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024.

Baik klaim Luhut maupun Muhaimin itu pun menuai kontroversi dan dipertanyakan kebenarannya oleh banyak pihak.