Cak Imin Bertemu Komisioner KPU-Bawaslu Terpilih di DPR, PKB: Tidak Ada Pembahasan Penundaan Pemilu

Kompas.com - 14/03/2022, 06:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar bertemu dengan sejumlah komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terpilih periode 2022-2027.

Pertemuan tersebut diketahui dari unggahan foto di akun Instagram Muhaimin @cakiminow pada Jumat (11/3/2022). Terlihat, Muhaimin duduk bersama 12 orang Komisioner KPU-Bawaslu terpilih.

Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin juga memberikan keterangan dalam unggahan foto tersebut.

"Penting! Kedatangan tamu-tamu penting, pengawal demokrasi yang fair dan akuntabel. Para anggota KPU dan Bawaslu. Ada yang kenal?" tulis keterangan foto dalam unggahan Cak Imin, dilihat Kompas.com, Minggu (13/3/2022).

Baca juga: PKB Dorong Penundaan Pemilu jika Ada Dukungan Rakyat

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by A Muhaimin Iskandar (@cakiminow)

Diketahui, pertemuan tersebut digelar sebelum 12 komisioner KPU-Bawaslu terpilih itu dilantik secara resmi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Adapun tenggat waktu pelantikan mereka pada 11 April 2022.

Tanggapan PKB

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid membenarkan adanya pertemuan antara Cak Imin dan Komisioner KPU-Bawaslu tersebut.

Jazilul mengatakan, pertemuan itu memang betul terjadi. Hanya saja, ia mengaku tak hadir dalam pertemuan tersebut.

"(Pertemuan) sepertinya di kantor DPR Senayan," kata Jazilul melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Minggu.

Baca juga: Soal PAN Dikabarkan Masuk Kabinet, PKB: Yang Penting Performa Kabinet Lebih Bagus

Diketahui, Cak Imin juga merupakan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra). Sehingga, menurut dia, dimaklumi jika mengadakan pertemuan di lingkungan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Ketika ditanya agenda yang dibahas dalam pertemuan tersebut, Jazilul menegaskan tidak ada pembahasan mengenai wacana penundaan Pemilu 2024.

"Saya pastikan, tidak ada pembahasan terkait penundaan Pemilu. Tidak ada," tegasnya.

Sebaliknya, anggota Komisi III DPR itu menjelaskan bahwa pertemuan itu digelar dalam rangka silaturahim antara Cak Imin dan Komisioner KPU-Bawaslu terpilih.

Cak Imin, kata dia, bertemu hanya untuk mengucapkan selamat dan mendoakan agar Komisioner KPU-Bawaslu terpilih dapat amanah dalam menjalankan tugas ke depan.

"Setahu saya itu dalam rangka silaturahim, sekaligus menyampaikan selamat dan doa agar amanah dalam menjalankan tugas. Karena pekan ini mereka akan dilantik," pungkas Jazilul.

Baca juga: Survei LSI Denny JA: Mayoritas Pemilih PKB-PAN-Golkar Tolak Pemilu Ditunda

PKB usung penundaan Pemilu

Pertemuan yang terjadi pada Jumat tersebut menjadi perhatian banyak pihak karena Muhaimin diketahui merupakan sosok yang mewacanakan adanya penundaan Pemilu 2024.

Ia mengungkapkan alasan bahwa Pemilu dikhawatirkan mengganggu stabilitas ekonomi Tanah Air pada tahun 2024 jika jadi digelar.

Cak Imin juga menyampaikan bahwa wacana penundaan Pemilu akan ditentukan kemudian oleh para elite. Keputusan akan diambil oleh para ketua umum partai politik hingga Presiden RI Jokowi.

"Ini usulan saya, tentu saya hanya bisa mengusulkan," kata Cak Imin di Universitas Indonesia Timur, Makassar, Selasa (1/3/2022).

"Soal nanti bagaimananya, semua kembali kepada ketua umum partai, nanti yang akan ditentukan dan dibahas oleh para ketua umum dan juga oleh, tentu, penentunya Bapak Presiden," ungkapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ditemukan Bagian Tubuh di Lokasi Bom Bunuh Diri Polsek Astanaanyar Bandung

Ditemukan Bagian Tubuh di Lokasi Bom Bunuh Diri Polsek Astanaanyar Bandung

Nasional
Zulhas: Pilpres Jangan Dijadikan Berhala Baru

Zulhas: Pilpres Jangan Dijadikan Berhala Baru

Nasional
Bom Bunuh Diri Meledak di Mapolsek Astanaanyar Bandung

Bom Bunuh Diri Meledak di Mapolsek Astanaanyar Bandung

Nasional
Pekerja Migran Indonesia Solusi Resesi

Pekerja Migran Indonesia Solusi Resesi

Nasional
Saling Rayu antara Gerindra dan PKS di Tengah Isu Rujuk

Saling Rayu antara Gerindra dan PKS di Tengah Isu Rujuk

Nasional
Misteri Perempuan Menangis di Rumah Bangka: Diungkap Richard Eliezer, Dibantah Ferdy Sambo

Misteri Perempuan Menangis di Rumah Bangka: Diungkap Richard Eliezer, Dibantah Ferdy Sambo

Nasional
KUHP Hasil Revisi, Sebarkan Informasi Tak Pasti Diancam 2 Tahun Bui, Berita Bohong 6 Tahun

KUHP Hasil Revisi, Sebarkan Informasi Tak Pasti Diancam 2 Tahun Bui, Berita Bohong 6 Tahun

Nasional
Luapan Kekecewaan Polisi yang Merasa 'Dikadali' Sambo, dari Jenderal sampai Peraih Adhi Makayasa

Luapan Kekecewaan Polisi yang Merasa "Dikadali" Sambo, dari Jenderal sampai Peraih Adhi Makayasa

Nasional
KUHP Hasil Revisi, Mabuk di Muka Umum dan Ikuti Orang Lain Didenda Maksimal Rp 10 Juta

KUHP Hasil Revisi, Mabuk di Muka Umum dan Ikuti Orang Lain Didenda Maksimal Rp 10 Juta

Nasional
Ferdy Sambo Bertemu Bharada E dkk dalam Sidang Hari Ini

Ferdy Sambo Bertemu Bharada E dkk dalam Sidang Hari Ini

Nasional
Ismail Bolong Diperiksa Bareskrim hingga Dini Hari

Ismail Bolong Diperiksa Bareskrim hingga Dini Hari

Nasional
Dalam KUHP Baru, Berisik Tengah Malam dan Ganggu Tetangga Bisa Didenda Rp 10 Juta

Dalam KUHP Baru, Berisik Tengah Malam dan Ganggu Tetangga Bisa Didenda Rp 10 Juta

Nasional
Soal Isu Rujuk Koalisi, PAN Justru Tawarkan Gerindra-PKS Gabung KIB

Soal Isu Rujuk Koalisi, PAN Justru Tawarkan Gerindra-PKS Gabung KIB

Nasional
Gerindra Dinilai Mustahil Koalisi dengan Nasdem, Prabowo Tak Mungkin Jadi Cawapres Anies

Gerindra Dinilai Mustahil Koalisi dengan Nasdem, Prabowo Tak Mungkin Jadi Cawapres Anies

Nasional
RKUHP Disahkan, Aparat Penegak Hukum yang Rekayasa Kasus Dipidana 9 Tahun Penjara

RKUHP Disahkan, Aparat Penegak Hukum yang Rekayasa Kasus Dipidana 9 Tahun Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.